Koreksi Pasal 557
PERMEN Nomor 26 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2011 tentang URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Teks Saat Ini
(1) Seksi Penanganan Masalah Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan masalah sosial.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan Masalah Sosial berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan mencari sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Masalah Sosial agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
c membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Masalah Sosial dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Masalah Sosial guna penyempurnaan lebih lanjut;
e menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Masalah Sosial berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;
f mengidentifikasi, menginventarisasi, mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penanganan Masalah Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
g memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
h memfasilitasi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Lembaga sosial dengan cara melakukan bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka kesejahteraan sosial;
i monitoring dan evaluasi lembaga sosial desa dan kelurahan dengan melakukan kunjungan ke wilayah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
j membuat konsep sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas berupa :
1) Naskah dinas;
2) Nota dinas;
3) Telaahan Staf;
4) Rancangan regulasi;
5) Rancangan Pedoman Umum;
6) Rancangan Petunjuk Teknis;
7) Draft/konsep kajian/analisis suatu pokok permasalahan;
8) Draft/konsep pidato Mendagri/Sekjen/Dirjen/Direktur; dan 9) Instrument monitoring dan evaluasi.
k mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait;
l menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penanganan masalah sosial;
m menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penanganan masalah sosial dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
n membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Masalah Sosial dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan untuk atasan; dan o melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Subdirektorat Kesejahteraan Sosial.
Paragraf Keenam Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan
Koreksi Anda