Koreksi Pasal 437

(1) Seksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a menyusun rencana kegiatan berkelanjutan Seksi Sosial Ekonomi berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber data lainnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan; b membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Sosial Ekonomi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; c memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Sosial Ekonomi agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Perundang-undangan; d memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sosial Ekonomi guna penyempurnaan lebih lanjut; e menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sosial Ekonomi berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan telaahan staf dalam pengembangan karier. f menyusun, inventarisasi, identifikasi dan analisis terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan/tugas; g memberikan saran pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugas-tugas subdit; h memfasilitasi pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dalam hal: 1) penyusunan laporan pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal dengan cara identifikasi dan analisis terkait dengan penyusunan rencana program kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas; 2) konsultasi dan pemberian penjelasan secara rinci dalam rangka mendorong pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal, yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 3) implementasi kebijakan pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal, baik secara lintas sektor maupun dengan daerah. i menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan konsep regulasi dan pedoman terkait dengan pembangunan Sosial Ekonomi di wilayah tertinggal; j monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal dengan meninjau Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperoleh informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut; k membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sosial Ekonomi sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan l melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Wilayah Tertinggal baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; Paragraf Keenam Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil