Koreksi Pasal 237

(1) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a menyusun rencana kegiatan Seksi Wilayah IIB berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan dan mencari sumber data sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan; b memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah IIB dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; c membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah IIB dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah IIB guna penyempurnaan lebih lanjut; e menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah IIB berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; f mengidentifikasi, menginventarisasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis peraturan perundangan-undangan; g memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; h 1). memfasilitasi Provinsi, Kabupaten/Kota, dalam penegasan batas antar daerah dengan cara penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pembuatan peta batas agar penegasan batas daerah dapat ditetapkan; 2). memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa batas antar Provinsi, Kabupaten/Kota seperti : mengonsep rancangan penyelesaian sengketa batas antar daerah, mempersiapkan rapat koordinasi fasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan rapat koordinasi penyelesaian sengketa batas antar daerah, mengonsep surat penyelesaian dan jawaban terkait dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian sengketa batas antar daerah. i menyusun rancangan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri batas antar Provinsi, Kabupaten/Kota seperti mengkonsep rancangan Permendagri, melakukan pembahasan rancangan, memperbaiki rancangan sesuai hasil pembahasan, mengoordinasikan rancangan dengan instansi terkait, mengajukan rancangan Permendagri kepada Pimpinan; j monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah di bidang batas antar daerah dengan melakukan peninjauan ke daerah-daerah lingkup wilayah IIB untuk memperoleh informasi dan data yang akurat; k menyiapkan bahan pimpinan dan masukan kepada pimpinan terkait permasalahan batas antar daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota dan mekanisme penyelesaiannya; l membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Wilayah IIB sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan m melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II. Paragraf Ketujuh Subbagian Tata Usaha