Koreksi Pasal 56

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a menyusun rencana kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan pada kegiatan tahun sebelumnya baik kegiatan rutin maupun pembangunan dan mencari sumber data sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b membagi tugas dan kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing- masing; c memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. d memeriksa kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat untuk penyempurnaan lebih lanjut. e menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat mPeraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk sebagai bahan dalam peningkatan karier; f menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan Teknis, Pedoman serta bahan-bahan lainya yang behubungan dengan tugas bagian Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat; g memberikan saran pertimbangan kepada kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya h mengkaji Rancangan Peraturan Perundang-undangan; i memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; j menyusun Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri; k menyelesaian naskah dinas dalam bentuk produk hukum; l membuat laporan pelaksanan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang- undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan m melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan.