Koreksi Pasal 6

PERMEN Nomor 21 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

LAIN-LAIN (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum. PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, .................................................. .................................................. (Nama Kepala Sekolah) Pangkat/Gol. NIP. ............................................. MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id 21 Tahun 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN A.IV.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 21 Tahun 2011 TANGGAL : 23 Mei 2011 KODE REKENING PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA Kode Rekening Uraian 1 2 4 PENDAPATAN DAERAH 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 4) 4 1 1 01 Pajak Hotel 4 1 1 01 01 Hotel Bintang Lima Berlian 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 4 1 1 01 10 Motel 4 1 1 01 11 Cottage 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 4 1 1 01 13 Wisma Pariwisata 4 1 1 01 14 Gubuk Pariwisata 4 1 1 01 15 Dst .............. 4 1 1 02 Pajak Restoran 4 1 1 02 01 Restoran 4 1 1 02 02 Rumah Makan 4 1 1 02 03 Kafetaria 4 1 1 02 04 Kantin 4 1 1 02 05 Katering 4 1 1 02 06 Warung 4 1 1 02 07 Bar 4 1 1 02 08 Jasa Boga 4 1 1 02 09 Dst .............. 4 1 1 03 Pajak Hiburan 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 4 1 1 03 03 Kontes Kecantikan 4 1 1 03 04 Kontes Binaraga www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 1 03 05 Pameran 4 1 1 03 06 Diskotik 4 1 1 03 07 Karaoke 4 1 1 03 08 Klab Malam 4 1 1 03 09 Sirkus/Akrobat/Sulap 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 4 1 1 03 11 Permainan Golf 4 1 1 03 12 Permainan Bowling 4 1 1 03 13 Pacuan Kuda 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 4 1 1 03 16 Panti Pijat/Refleksi 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran 4 1 1 03 19 Pertandingan Olahraga 4 1 1 03 20 Dst .............. 4 1 1 04 Pajak Reklame 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 4 1 1 04 02 Reklame Kain 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Stiker 4 1 1 04 04 Reklame Selebaran 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 4 1 1 04 06 Reklame Udara 4 1 1 04 07 Reklame Apung 4 1 1 04 08 Reklame Suara 4 1 1 04 09 Reklame Film/Slide 4 1 1 04 10 Reklame Peragaan 4 1 1 04 11 Dst .............. 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 4 1 1 05 02 Dst .............. 4 1 1 06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 1) 4 1 1 06 01 Asbes 4) 4 1 1 06 02 Batu Tulis 4) 4 1 1 06 03 Batu Setengah Permata 4) 4 1 1 06 04 Batu Kapur 4) 4 1 1 06 05 Batu Apung 4) 4 1 1 06 06 Dst .............. 4) 4 1 1 07 Pajak Parkir 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4 1 1 07 02 Dst .............. 1) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 1 08 02 Dst .............. 1) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 1 09 02 Dst .............. 1) 4 1 1 10 Pajak Lingkungan 1) 4 1 1 10 01 Pajak Lingkungan 1) 4 1 1 10 02 Dst .............. 1) 4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4 1 1 11 01 Asbes 4 1 1 11 02 Batu Tulis 4 1 1 11 03 Batu Setengah Permata 4 1 1 11 04 Batu Kapur 4 1 1 11 05 Batu Apung 4 1 1 11 06 Dst .............. 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4) 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 2 01 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4 1 2 01 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 4 1 2 01 10 Retribusi Pelayanan Pendidikan 4 1 2 01 11 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 4 1 2 01 13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 1 2 01 15 Dst .............. 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4 1 2 02 02 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 4 1 2 02 03 Retribusi Tempat Pelelangan 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4 1 2 02 06 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 4 1 2 02 07 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 4 1 2 02 09 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4 1 2 02 10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 1 2 02 11 Retribusi Penyeberangan di Air 4 1 2 02 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 1) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4 1 2 02 14 Dst .............. 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 1 2 03 02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 4 1 2 03 04 Retribusi Izin Trayek 4 1 2 03 05 Retribusi Izin Usaha Perikanan 4 1 2 03 06 Dst .............. 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 1 3 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 Perusahaan Daerah 4 1 3 01 02 BUMD .............. 4 1 3 01 03 Dst .............. 4 1 3 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN 4 1 3 02 01 BUMN .............. 4 1 3 02 02 Dst .............. 4 1 3 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta 4 1 3 03 01 Perusahaan Patungan 4 1 3 03 02 Dst .............. 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 4 1 4 01 01 Pelepasan Hak Atas Tanah 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai 4 1 4 01 04 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 4 1 4 01 07 Penjualan Drum Bekas 4 1 4 01 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon 4 1 4 01 09 Penjualan Lampu Hias Bekas 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 4 1 4 01 11 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 4 01 12 Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi 4 1 4 01 13 Penjualan Hasil Pertanian 4 1 4 01 14 Penjualan Hasil Kehutanan 4 1 4 01 15 Penjualan Hasil Perkebunan 4 1 4 01 16 Penjualan Hasil Peternakan 4 1 4 01 17 Penjualan Hasil Perikanan 4 1 4 01 18 Penjualan Hasil Sitaan 4 1 4 01 19 Dst .............. 4 1 4 02 Jasa Giro 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas 4 1 4 02 03 Jasa Giro Dana Cadangan 4 1 4 02 04 Dst .............. 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 4 1 4 03 01 Rekening Deposito Pada Bank .............. 4 1 4 03 02 Dst .............. 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 4 1 4 04 02 Kerugian Barang Daerah 4 1 4 04 03 Dst .............. 4 1 4 05 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 4 1 4 05 01 Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah 4 1 4 05 02 Penerimaan Potongan dari .............. 4 1 4 05 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .............. 4 1 4 05 04 Dst .............. 4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 4 06 01 Bidang Pendidikan 4 1 4 06 02 Bidang Kesehatan 4 1 4 06 03 Bidang Pekerjaan Umum 4 1 4 06 04 Bidang Perumahan Rakyat 4 1 4 06 05 Bidang Penataan Ruang 4 1 4 06 06 Bidang Perencanaan Pembangunan 4 1 4 06 07 Bidang Perhubungan 4 1 4 06 08 Bidang Lingkungan Hidup 4 1 4 06 09 Bidang Pertanahan 4 1 4 06 10 Dst .............. 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 4) 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 4 1 4 07 05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 4 07 06 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 1) 4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 4 1 4 07 09 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 4 1 4 07 10 Pendapatan Denda Pajak Lingkungan 1) 4 1 4 07 11 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 4 07 13 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 4 1 4 08 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 4 09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 4 09 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame 4 1 4 09 03 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman 4 1 4 09 04 Dst .............. 4 1 4 10 Pendapatan Dari Pengembalian 4 1 4 10 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 4 1 4 10 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan 4 1 4 10 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 1 4 10 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4 1 4 10 05 Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka 4 1 4 10 06 Dst .............. 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 4 1 4 11 01 Fasilitas Sosial 4 1 4 11 02 Fasilitas Umum 4 1 4 11 03 Dst .............. 4 1 4 12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4 1 4 12 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk 4 1 4 12 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan 4 1 4 12 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas 4 1 4 12 04 Dst .............. 4 1 4 13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 4 1 4 13 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III 4 1 4 13 02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 4 1 4 13 03 Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah 4 1 4 14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 4 14 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat 4 1 4 14 02 Dst .............. www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 2 DANA PERIMBANGAN 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 4 2 1 01 02 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1) 4 2 1 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 4 2 1 01 04 Dst .............. 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4 2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 4 2 1 02 04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 4 2 1 02 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 4 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 4 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 4 2 1 02 11 Dst .............. 4 2 2 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 02 Dst .............. 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4 3 1 Pendapatan Hibah 4 3 1 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 4 3 1 01 01 Pemerintah 4 3 1 01 02 Dst .............. 4 3 1 02 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 1 02 01 Pemerintah Daerah .............. 4 3 1 02 02 Dst .............. 4 3 1 03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 4 3 1 03 01 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta .............. www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 3 1 03 02 Dst .............. 4 3 1 04 Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 4 3 1 04 01 Kelompok Masyarakat/Perorangan 4 3 1 04 02 Dst .............. 4 3 1 05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri 4 3 1 05 01 Pendapatan Hibah Dari Bilateral 4 3 1 05 02 Pendapatan Hibah Dari Multilateral 4 3 1 05 03 Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya 4 3 1 05 04 Dst .............. 4 3 2 Dana Darurat 4 3 2 01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam 4 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam .............. 4 3 2 01 02 Dst .............. 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 4 3 3 01 02 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Di atas Air 1) 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 3 3 01 04 Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air 1) 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 3 3 01 06 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1) 4 3 3 01 07 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4 3 3 01 09 Dst .............. 1) 4 3 3 02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3) 4 3 3 02 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .............. 4 3 3 02 02 Dst .............. 4 3 3 03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3) 4 3 3 03 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .............. 4 3 3 03 02 Dst .............. 4 3 3 04 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3) 4 3 3 04 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .............. 4 3 3 04 02 Dst .............. 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 4 3 4 01 01 Dana BOS 4 3 4 01 02 Dst .............. www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 4 3 4 02 Dana Otonomi Khusus 4 3 4 02 01 Dana Otonomi Khusus 4 3 4 02 02 Dst .............. 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi .............. 4 3 5 01 02 Dst .............. 4 3 5 02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten 4 3 5 02 01 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten .............. 4 3 5 02 02 Dst .............. 4 3 5 03 Bantuan Keuangan Dari Kota 4 3 5 03 01 Bantuan Keuangan Dari Kota .............. 4 3 5 03 02 Dst .............. Keterangan : 1) Dihapus 2) Dari Provinsi yang bersangkutan 3) Dari Provinsi atau Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi yang bersangkutan atau dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan. 4) Pendapatan tersebut diberlakukan juga untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN A.VIII.a.1 : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 21 Tahun 2011 TANGGAL : 23 Mei 2011 KODE REKENING BELANJA DAERAH Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi7) 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 7) 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 7) 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 5 1 1 01 10 Uang Paket 2) 5 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah 2) 5 1 1 01 12 Tunjangan Komisi 2) 5 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran 2) 5 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan 2) 5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan 2) 5 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas 1) 5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian 2) 5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5 1 1 01 20 Tunjangan Kesehatan DPRD 5 1 1 01 21 Dst .............. 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 5 1 1 02 05 Dst ................... 5 1 1 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5 1 1 03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 1 03 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 5 1 1 03 03 Dst ............... 5 1 1 04 Biaya Pemungutan Pajak 5 1 1 04 01 Biaya Pemungutan PBB 5 1 1 04 02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 1) 5 1 1 04 03 Dst ............... 5 1 1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5 1 1 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 1 2 BELANJA BUNGA 5 1 2 01 Bunga Utang Pinjaman 5 1 2 01 01 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 5 1 2 01 02 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya 5 1 2 01 03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 5 1 2 01 04 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 5 1 2 01 05 Dst………………………………… 5 1 2 02 Bunga Utang Obligasi 5 1 2 02 01 Bunga Utang Obligasi ……… 5 1 2 02 02 Dst………………………………… 5 1 2 03 Dst ................................ 5 1 3 BELANJA SUBSIDI 5 1 3 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 5 1 3 01 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan …. 5 1 3 01 02 Belanja Subsidi kepada Lembaga …. 5 1 3 01 03 Dst………………………………… 5 1 3 02 Dst………………………………… 5 1 4 BELANJA HIBAH 5 1 4 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5 1 4 01 01 Pemerintah Pusat 5 1 4 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3) 5 1 4 02 01 Pemerintah Provinsi ………. 5 1 4 02 02 Pemerintah Kabupaten/Kota .......... 5 1 4 02 03 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 4 03 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 5 1 4 03 01 Pemerintahan Desa …....... 5 1 4 03 02 Dst………………………………… 5 1 4 04 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 4) 5 1 4 04 01 Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN …........... 5 1 4 04 02 Dst…………………………………............... 5 1 4 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 5 1 4 05 01 Badan/Lembaga/Organisasi …........... 5 1 4 05 02 Dst…………………………………............... 5 1 4 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 5 1 4 06 01 Kelompok/anggota masyarakat …….. 5 1 4 06 02 Dst………………………………… 5 1 4 07 Belanja Hibah Dana BOS 6) 5 1 4 07 01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta 5 1 4 07 02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 5 1 4 07 03 Dst………………………………… 5 1 4 08 Dst …………………………… 5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 5 1 5 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 5 1 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan .... 5 1 5 01 02 Dst.......... 5 1 5 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5 1 5 02 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat ................. 5 1 5 02 02 Dst………………………………… 5 1 5 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 5 1 5 03 01 Belanja Bantuan Sosial kepada …………………… 5 1 5 03 02 Dst………………………………… 5 1 5 04 Belanja Bantuan Partai Politik 1) 5 1 5 04 01 Belanja Bantuan Partai Politik 1) 5 1 5 04 02 Dst................................ 1) 5 1 5 05 Dst …………………………. 5 1 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5 1 6 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi 5 1 6 01 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ... 5 1 6 01 02 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 6 02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5 1 6 02 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota … 5 1 6 02 02 Dst………………………………… 5 1 6 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 1 6 03 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa … 5 1 6 03 02 Dst………………………………… 5 1 6 04 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5 1 6 04 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota …. 5 1 6 04 02 Dst………………………………… 5 1 6 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 1 6 05 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa …. 5 1 6 05 02 Dst………………………………… 5 1 6 06 Dst ……………………………. 5 1 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 5 1 7 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 5 1 7 01 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …... 5 1 7 01 02 Dst………………………………… 5 1 7 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 5 1 7 02 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …... 5 1 7 02 02 Dst………………………………… 5 1 7 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5 1 7 03 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa …… 5 1 7 03 02 Dst………………………………… 5 1 7 04 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya 5 1 7 04 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ... 5 1 7 04 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota … 5 1 7 04 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ... 5 1 7 04 04 Dst………………………………… 5 1 7 05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 5 1 7 05 01 Belanja Bantuan kepada Partai Politik ................ 5 1 7 05 02 Dst.................................... 5 1 7 06 Dst.................................... 5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 8 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 01 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 02 Dst …………………………. 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 03 Dst………………………………… 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5 2 1 02 03 Dst………………………………… 5 2 1 03 Uang Lembur 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 5 2 1 03 03 Dst ………………………. 5 2 1 04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6) 5 2 1 04 01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 5 2 1 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 5 2 1 05 01 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 5 2 1 05 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 03 Dst ………………………. 5 2 1 06 Dst ………………………… 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 02 Belanja dokumen/administrasi tender 5 2 2 01 03 Dst………………………………… 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 5 2 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman 5 2 2 02 03 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5 2 2 03 01 Belanja telepon 5 2 2 03 02 Belanja air 5 2 2 03 03 Dst………………………………… 5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi 5 2 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5 2 2 04 03 Dst………………………………… 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 2 2 05 03 Dst………………………………… 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 01 Belanja cetak 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 Dst………………………………… 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 2 2 07 01 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5 2 2 07 03 Dst………………………………… 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 2 2 08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 5 2 2 08 03 Dst………………………………… 5 2 2 09 Belanja Sewa Alat Berat 5 2 2 09 01 Belanja sewa Eskavator 5 2 2 09 02 Belanja sewa Buldoser 5 2 2 09 03 Dst………………………………… 5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 2 2 10 01 Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 02 Belanja sewa komputer dan printer 5 2 2 10 03 Dst………………………………… 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 03 Dst………………………………… 5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5 2 2 12 01 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 5 2 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 12 03 Dst………………………………… 5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 5 2 2 13 01 Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 02 Dst………………………………… 6 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 2 2 14 01 Belanja pakaian KORPRI 5 2 2 14 02 Belanja pakaian adat daerah 5 2 2 14 03 Dst………………………………… 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 03 Dst………………………………… 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 2 2 16 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3 5 2 2 16 02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 5 2 2 16 03 Dst ………………………. 5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 5 2 2 17 02 Belanja sosialisasi 5 2 2 17 03 Dst………………………………… 5 2 2 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 5 2 2 18 01 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah 5 2 2 18 02 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah 5 2 2 19 Belanja Pemulangan Pegawai 5 2 2 19 01 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah 5 2 2 19 02 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah 5 2 2 19 03 Dst………………………………… 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5 2 2 20 01 Belanja Pemeliharan Jalan 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharan Jembatan 5 2 2 20 03 Dst………………………………… 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 21 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5 2 2 21 04 Dst………………………………… 5 2 2 22 Belanja Barang Dana BOS 6) 5 2 2 22 01 Belanja Barang Dana BOS www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 5 2 2 24 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 2 2 24 01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 5 2 2 24 02 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 5 2 2 25 Dst …………………………. 5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 2 3 01 01 Belanja modal pengadaan tanah kantor 5 2 3 01 02 Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit 5 2 3 01 03 Dst .................................... 5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 5 2 3 02 01 Belanja modal pengadaan traktor 5 2 3 02 02 Belanja modal pengadaan buldozer 5 2 3 02 03 Dst ..................................... 5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5 2 3 03 01 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 5 2 3 03 02 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 5 2 3 03 03 Dst………………………………… 5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 5 2 3 04 01 Belanja modal pengadaan gerobak 5 2 3 04 02 Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong 5 2 3 04 03 Dst………………………………… 5 2 3 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 5 2 3 05 01 Belanja modal pengadaan kapal motor 5 2 3 05 02 Belanja modal pengadaan kapal feri 5 2 3 05 03 Dst………………………………… 5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 5 2 3 06 01 Belanja modal pengadaan perahu layar 5 2 3 06 02 Belanja modal pengadaan perahu sampan 5 2 3 06 03 Dst………………………………… 5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara 5 2 3 07 01 Belanja modal pengadaan pesawat kargo 5 2 3 07 02 Belanja modal pengadaan pesawat penumpang 5 2 3 07 03 Dst………………………………… 5 2 3 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 08 01 Belanja modal pengadaan mesin las 5 2 3 08 02 Belanja modal pengadaan mesin bubut 5 2 3 08 03 Dst………………………………… 5 2 3 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 5 2 3 09 01 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian 5 2 3 09 02 Belanja modal pengadaan alat pengering gabah 5 2 3 09 03 Dst………………………………… 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5 2 3 10 01 Belanja modal pengadaan mesin tik 5 2 3 10 02 Belanja modal pengadaan mesin hitung 5 2 3 10 03 Dst………………………………… 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan meja gambar 5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan almari 5 2 3 11 03 Dst………………………………… 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5 2 3 12 01 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 5 2 3 12 03 Dst………………………………… 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 5 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan meja rapat 5 2 3 13 03 Dst………………………………… 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5 2 3 14 01 Belanja modal pengadaan tabung gas 5 2 3 14 02 Belanja modal pengadaan kompor gas 5 2 3 14 03 Dst………………………………… 5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5 2 3 15 01 Belanja modal pengadaan lampu hias 5 2 3 15 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 5 2 3 15 03 Dst………………………………… 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5 2 3 16 01 Belanja modal pengadaan kamera 5 2 3 16 02 Belanja modal pengadaan handycam 5 2 3 16 03 Dst………………………………… 5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 17 01 Belanja modal pengadaan telepon 5 2 3 17 02 Belanja modal pengadaan faximili 5 2 3 17 03 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 5 2 3 18 01 Belanja modal pengadaan timbangan 5 2 3 18 02 Belanja modal pengadaan teodolite 5 2 3 18 03 Dst………………………………… 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5 2 3 19 01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 5 2 3 19 02 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi 5 2 3 19 03 Dst………………………………… 5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5 2 3 20 01 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi 5 2 3 20 02 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 5 2 3 20 03 Dst………………………………… 5 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5 2 3 21 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5 2 3 21 02 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over 5 2 3 21 03 Dst………………………………… 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5 2 3 22 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung 5 2 3 22 02 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton 5 2 3 22 03 Dst………………………………… 5 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5 2 3 23 01 Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan 5 2 3 23 02 Belanja modal pengadaan konstruksi waduk 5 2 3 23 03 Dst………………………………… 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 5 2 3 24 01 Belanja modal pengadaan lampu hias jalan 5 2 3 24 02 Belanja modal pengadaan lampu hias taman 5 2 3 24 03 Dst………………………………… 5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 5 2 3 25 02 Belanja modal pengadaan instalasi telepon 5 2 3 25 03 Dst………………………………… 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5 2 3 26 01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5 2 3 26 02 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 5 2 3 26 03 Dst………………………………… 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5 2 3 27 01 Belanja modal pengadaan buku matematika 5 2 3 27 02 Belanja modal pengadaan buku fisika 5 2 3 27 03 Dst………………………………… 5 2 3 28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 28 01 Belanja modal pengadaan lukisan/foto 5 2 3 28 02 Belanja modal pengadaan patung 5 2 3 28 03 Dst………………………………… 5 2 3 29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 5 2 3 29 01 Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang 5 2 3 29 02 Belanja modal pengadaan ternak 5 2 3 29 03 Dst………………………………… 5 2 3 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 5 2 3 30 01 Belanja modal pengadaan senjata api 5 2 3 30 02 Belanja modal pengadaan radar 5 2 3 30 03 Dst………………………………… 5 2 3 31 Belanja Modal Dana BOS 6) 5 2 3 31 01 Belanja Modal Dana BOS 6) 5 2 3 32 Dst …………………………… Keterangan : 1) Dihapus 2) Hanya untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD 3) Belanja hibah kepada provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa di luar wilayah provinsi atau kepada provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi pemberi hibah 4) Belanja hibah provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD milik provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan atau milik provinsi, kabupaten/kota lainnya dan kepada BUMN 5) Belanja bagi hasil pajak provinsi kepada provinsi/kabupaten/kota diluar wilayah provinsi atau bagi hasil pajak kabupaten/kota kepada provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan 6) Hanya untuk belanja dana BOS. 7) Digunakan untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PNS *) Coret yang tidak perlu MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN A.IX.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 21 Tahun 2011 TANGGAL : 23 Mei 2011 KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH Kode Rekening Uraian 1 2 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 1 1 01 Pelampauan penerimaan PAD 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 6 1 1 01 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD yang sah 6 1 1 01 05 Dst…………. 1) 6 1 1 02 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan 6 1 1 02 01 Bagi Hasil Pajak 6 1 1 02 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6 1 1 02 03 Dst…………. 6 1 1 03 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 6 1 1 03 01 Dst…………. 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja langsung 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 6 1 1 04 04 Belanja Modal 6 1 1 04 05 Belanja Bunga 6 1 1 04 06 Belanja Subsidi 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 6 1 1 04 09 Belanja Belanja Bagi Hasil 6 1 1 04 10 Belanja Bantuan Keuangan 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 6 1 1 04 12 Dst…………. 6 1 1 05 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 6 1 1 05 01 Uang jaminan …… 6 1 1 05 02 Potongan Taspen 6 1 1 05 03 Potongan Beras 6 1 1 05 04 Askes 6 1 1 05 05 Dst…………. 6 1 1 06 Kegiatan lanjutan www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 6 1 1 06 01 Kegiatan lanjutan ...... 6 1 1 06 02 Dst…………. 6 1 1 07 Dst .............................. 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 01 Pencairan Dana Cadangan nomor …… 6 1 2 01 02 Dst…………. 6 1 2 02 Dst .............................. 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 3 01 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 6 1 3 01 01 BUMD .... 6 1 3 01 01 Dst…………. 6 1 3 02 Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 6 1 3 02 01 ………………………….. 6 1 3 02 02 Dst…………. 6 1 3 03 Dst.............................. 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 6 1 4 01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6 1 4 01 01 Penerusan pinjaman….. 6 1 4 01 02 Dst…………. 6 1 4 02 Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 4 02 01 Pemerintah daerah …… 6 1 4 02 02 Dst…………. 6 1 4 03 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 4 03 01 Bank ….. 6 1 4 03 02 Dst…………. 6 1 4 04 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 4 04 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 1 4 04 02 Dst…………. 6 1 4 05 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah 6 1 4 05 01 Obligasi atas nama …. 6 1 4 05 02 Obligasi nomor …. 6 1 4 05 03 Dst…………. 6 1 4 06 Dst .............................. www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6 1 5 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 6 1 5 01 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman …. 6 1 5 01 02 Dst…………. 6 1 5 02 Dst .............................. 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 6 1 6 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 6 1 6 01 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah 6 1 6 01 02 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah 6 1 6 01 03 Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah 6 1 6 01 04 Dst…………. 6 1 6 02 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 01 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 02 Dst ............................ 6 1 6 03 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 6 03 01 Pemerintah daerah ……………. 6 1 6 03 02 Dst…………. 6 1 6 04 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 6 04 01 Bank ……………….. 6 1 6 04 02 Dst…………. 6 1 6 05 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 6 05 01 Lembaga keuangan bukan bank ……………………. 6 1 6 05 02 Dst…………. 6 1 7 Penerimaan kembali investasi dana bergulir 6 1 7 06 01 Penerimaan kembali investasi dana bergulir 6 1 7 06 02 Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat 6 1 6 07 Dst…………. 6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 01 Pembentukan Dana Cadangan nomor …… 6 2 1 01 02 Dst…………. 6 2 1 02 Dst .............................. www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 6 2 2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah 6 2 2 01 Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 6 2 2 01 01 BUMN ……. 6 2 2 01 02 Dst…………. 6 2 2 02 Badan usaha milik daerah (BUMD) 6 2 2 02 01 BUMD ………. 6 2 2 02 02 Dst…………. 6 2 2 03 Badan usaha milik swasta 6 2 2 03 01 Badan ………….. 6 2 2 03 02 Dst…………. 6 2 2 04 Dana bergulir 6 2 2 04 01 Dana bergulir kepada kelompok masyarakat 6 2 2 04 02 Dst…………. 6 2 2 05 Dst…………. 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 6 2 3 01 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 01 01 Penerusan pinjaman….. 6 2 3 01 02 Dst…………. 6 2 3 02 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain 6 2 3 02 01 Pemerintah daerah …… 6 2 3 02 01 Dst…………. 6 2 3 03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 6 2 3 03 01 Bank ….. 6 2 3 03 02 Dst…………. 6 2 3 04 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank 6 2 3 04 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 2 3 04 02 Dst…………. 6 2 3 05 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 05 01 Penerusan pinjaman….. 6 2 3 05 02 Dst…………. 6 2 3 06 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain 6 2 3 06 01 Pemerintah daerah …… 6 2 3 06 02 Dst…………. www.djpp.kemenkumham.go.id Kode Rekening Uraian 1 2 6 2 3 07 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 6 2 3 07 01 Bank ….. 6 2 3 07 02 Dst…………. 6 2 3 08 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank 6 2 3 08 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 2 3 08 02 Dst…………. 6 2 3 09 Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo 6 2 3 09 01 Obligasi atas nama ………… 6 2 3 09 02 Obligasi nomor ………… 6 2 3 09 03 Dst…………. 6 2 3 10 Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo 6 2 3 10 01 Obligasi atas nama ………… 6 2 3 10 02 Obligasi nomor ………… 6 2 3 10 03 Dst…………. 6 2 3 11 Dst .............................. 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 6 2 4 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah 6 2 4 01 01 Pemerintah 6 2 4 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain 6 2 4 02 01 Pemerintah daerah …… 6 2 4 02 02 Dst…………. 6 2 4 03 Dst .............................. 6 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Keterangan : 8) Dihapus MENTERI DALAM NEGERI, ttd GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id

Koreksi Anda

21 Tahun 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN A.IV.a :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :
21 Tahun 2011 TANGGAL :
23 Mei 2011 KODE REKENING PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA Kode Rekening Uraian 1 2 4 PENDAPATAN DAERAH 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 4) 4 1 1 01 Pajak Hotel 4 1 1 01 01 Hotel Bintang Lima Berlian 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 4 1 1 01 10 Motel 4 1 1 01 11 Cottage 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 4 1 1 01 13 Wisma Pariwisata 4 1 1 01 14 Gubuk Pariwisata 4 1 1 01 15 Dst ..............
4 1 1 02 Pajak Restoran 4 1 1 02 01 Restoran 4 1 1 02 02 Rumah Makan 4 1 1 02 03 Kafetaria 4 1 1 02 04 Kantin 4 1 1 02 05 Katering 4 1 1 02 06 Warung 4 1 1 02 07 Bar 4 1 1 02 08 Jasa Boga 4 1 1 02 09 Dst ..............
4 1 1 03 Pajak Hiburan 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 4 1 1 03 03 Kontes Kecantikan 4 1 1 03 04 Kontes Binaraga www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 1 03 05 Pameran 4 1 1 03 06 Diskotik 4 1 1 03 07 Karaoke 4 1 1 03 08 Klab Malam 4 1 1 03 09 Sirkus/Akrobat/Sulap 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 4 1 1 03 11 Permainan Golf 4 1 1 03 12 Permainan Bowling 4 1 1 03 13 Pacuan Kuda 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 4 1 1 03 16 Panti Pijat/Refleksi 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran 4 1 1 03 19 Pertandingan Olahraga 4 1 1 03 20 Dst ..............
4 1 1 04 Pajak Reklame 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 4 1 1 04 02 Reklame Kain 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Stiker 4 1 1 04 04 Reklame Selebaran 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 4 1 1 04 06 Reklame Udara 4 1 1 04 07 Reklame Apung 4 1 1 04 08 Reklame Suara 4 1 1 04 09 Reklame Film/Slide 4 1 1 04 10 Reklame Peragaan 4 1 1 04 11 Dst ..............
4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 4 1 1 05 02 Dst ..............
4 1 1 06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 1) 4 1 1 06 01 Asbes 4) 4 1 1 06 02 Batu Tulis 4) 4 1 1 06 03 Batu Setengah Permata 4) 4 1 1 06 04 Batu Kapur 4) 4 1 1 06 05 Batu Apung 4) 4 1 1 06 06 Dst .............. 4) 4 1 1 07 Pajak Parkir 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4 1 1 07 02 Dst .............. 1) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 1 08 02 Dst .............. 1) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 1 09 02 Dst .............. 1) 4 1 1 10 Pajak Lingkungan 1) 4 1 1 10 01 Pajak Lingkungan 1) 4 1 1 10 02 Dst .............. 1) 4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4 1 1 11 01 Asbes 4 1 1 11 02 Batu Tulis 4 1 1 11 03 Batu Setengah Permata 4 1 1 11 04 Batu Kapur 4 1 1 11 05 Batu Apung 4 1 1 11 06 Dst ..............
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4) 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 2 01 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4 1 2 01 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 4 1 2 01 10 Retribusi Pelayanan Pendidikan 4 1 2 01 11 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 4 1 2 01 13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 1 2 01 15 Dst ..............
4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4 1 2 02 02 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 4 1 2 02 03 Retribusi Tempat Pelelangan 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4 1 2 02 06 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 4 1 2 02 07 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 4 1 2 02 09 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4 1 2 02 10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 1 2 02 11 Retribusi Penyeberangan di Air 4 1 2 02 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 1) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4 1 2 02 14 Dst ..............
4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 1 2 03 02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 4 1 2 03 04 Retribusi Izin Trayek 4 1 2 03 05 Retribusi Izin Usaha Perikanan 4 1 2 03 06 Dst ..............
4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 1 3 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 Perusahaan Daerah 4 1 3 01 02 BUMD ..............
4 1 3 01 03 Dst ..............
4 1 3 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN 4 1 3 02 01 BUMN ..............
4 1 3 02 02 Dst ..............
4 1 3 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta 4 1 3 03 01 Perusahaan Patungan 4 1 3 03 02 Dst ..............
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 4 1 4 01 01 Pelepasan Hak Atas Tanah 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai 4 1 4 01 04 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 4 1 4 01 07 Penjualan Drum Bekas 4 1 4 01 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon 4 1 4 01 09 Penjualan Lampu Hias Bekas 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 4 1 4 01 11 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 4 01 12 Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi 4 1 4 01 13 Penjualan Hasil Pertanian 4 1 4 01 14 Penjualan Hasil Kehutanan 4 1 4 01 15 Penjualan Hasil Perkebunan 4 1 4 01 16 Penjualan Hasil Peternakan 4 1 4 01 17 Penjualan Hasil Perikanan 4 1 4 01 18 Penjualan Hasil Sitaan 4 1 4 01 19 Dst ..............
4 1 4 02 Jasa Giro 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas 4 1 4 02 03 Jasa Giro Dana Cadangan 4 1 4 02 04 Dst ..............
4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 4 1 4 03 01 Rekening Deposito Pada Bank ..............
4 1 4 03 02 Dst ..............
4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 4 1 4 04 02 Kerugian Barang Daerah 4 1 4 04 03 Dst ..............
4 1 4 05 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 4 1 4 05 01 Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah 4 1 4 05 02 Penerimaan Potongan dari ..............
4 1 4 05 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..............
4 1 4 05 04 Dst ..............
4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 4 06 01 Bidang Pendidikan 4 1 4 06 02 Bidang Kesehatan 4 1 4 06 03 Bidang Pekerjaan Umum 4 1 4 06 04 Bidang Perumahan Rakyat 4 1 4 06 05 Bidang Penataan Ruang 4 1 4 06 06 Bidang Perencanaan Pembangunan 4 1 4 06 07 Bidang Perhubungan 4 1 4 06 08 Bidang Lingkungan Hidup 4 1 4 06 09 Bidang Pertanahan 4 1 4 06 10 Dst ..............
4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 4) 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 4 1 4 07 05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 1 4 07 06 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 1) 4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 4 1 4 07 09 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 4 1 4 07 10 Pendapatan Denda Pajak Lingkungan 1) 4 1 4 07 11 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 4 07 13 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 4 1 4 08 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 4 09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 4 09 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame 4 1 4 09 03 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman 4 1 4 09 04 Dst ..............
4 1 4 10 Pendapatan Dari Pengembalian 4 1 4 10 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 4 1 4 10 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan 4 1 4 10 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 1 4 10 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4 1 4 10 05 Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka 4 1 4 10 06 Dst ..............
4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 4 1 4 11 01 Fasilitas Sosial 4 1 4 11 02 Fasilitas Umum 4 1 4 11 03 Dst ..............
4 1 4 12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4 1 4 12 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk 4 1 4 12 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan 4 1 4 12 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas 4 1 4 12 04 Dst ..............
4 1 4 13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 4 1 4 13 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III 4 1 4 13 02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 4 1 4 13 03 Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah 4 1 4 14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 4 14 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat 4 1 4 14 02 Dst ..............
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 2 DANA PERIMBANGAN 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 4 2 1 01 02 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1) 4 2 1 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 4 2 1 01 04 Dst ..............
4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4 2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 4 2 1 02 04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 4 2 1 02 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 4 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 4 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 4 2 1 02 11 Dst ..............
4 2 2 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 02 Dst ..............
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4 3 1 Pendapatan Hibah 4 3 1 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 4 3 1 01 01 Pemerintah 4 3 1 01 02 Dst ..............
4 3 1 02 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 1 02 01 Pemerintah Daerah ..............
4 3 1 02 02 Dst ..............
4 3 1 03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 4 3 1 03 01 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ..............
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 3 1 03 02 Dst ..............
4 3 1 04 Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 4 3 1 04 01 Kelompok Masyarakat/Perorangan 4 3 1 04 02 Dst ..............
4 3 1 05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri 4 3 1 05 01 Pendapatan Hibah Dari Bilateral 4 3 1 05 02 Pendapatan Hibah Dari Multilateral 4 3 1 05 03 Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya 4 3 1 05 04 Dst ..............
4 3 2 Dana Darurat 4 3 2 01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam 4 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam ..............
4 3 2 01 02 Dst ..............
4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 4 3 3 01 02 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Di atas Air 1) 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 3 3 01 04 Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air 1) 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 3 3 01 06 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1) 4 3 3 01 07 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4 3 3 01 09 Dst .............. 1) 4 3 3 02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3) 4 3 3 02 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ..............
4 3 3 02 02 Dst ..............
4 3 3 03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3) 4 3 3 03 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ..............
4 3 3 03 02 Dst ..............
4 3 3 04 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3) 4 3 3 04 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota ..............
4 3 3 04 02 Dst ..............
4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 4 3 4 01 01 Dana BOS 4 3 4 01 02 Dst ..............
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 4 3 4 02 Dana Otonomi Khusus 4 3 4 02 01 Dana Otonomi Khusus 4 3 4 02 02 Dst ..............
4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi ..............
4 3 5 01 02 Dst ..............
4 3 5 02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten 4 3 5 02 01 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten ..............
4 3 5 02 02 Dst ..............
4 3 5 03 Bantuan Keuangan Dari Kota 4 3 5 03 01 Bantuan Keuangan Dari Kota ..............
4 3 5 03 02 Dst ..............
Keterangan :
1) Dihapus 2) Dari Provinsi yang bersangkutan 3) Dari Provinsi atau Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi yang bersangkutan atau dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
4) Pendapatan tersebut diberlakukan juga untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN A.VIII.a.1 :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :
21 Tahun 2011 TANGGAL :
23 Mei 2011 KODE REKENING BELANJA DAERAH Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi7) 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 7) 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 7) 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 5 1 1 01 10 Uang Paket 2) 5 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah 2) 5 1 1 01 12 Tunjangan Komisi 2) 5 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran 2) 5 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan 2) 5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan 2) 5 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas 1) 5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian 2) 5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5 1 1 01 20 Tunjangan Kesehatan DPRD 5 1 1 01 21 Dst ..............
5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 5 1 1 02 05 Dst ...................
5 1 1 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5 1 1 03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 1 03 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 5 1 1 03 03 Dst ...............
5 1 1 04 Biaya Pemungutan Pajak 5 1 1 04 01 Biaya Pemungutan PBB 5 1 1 04 02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 1) 5 1 1 04 03 Dst ...............
5 1 1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5 1 1 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 1 2 BELANJA BUNGA 5 1 2 01 Bunga Utang Pinjaman 5 1 2 01 01 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 5 1 2 01 02 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya 5 1 2 01 03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 5 1 2 01 04 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 5 1 2 01 05 Dst………………………………… 5 1 2 02 Bunga Utang Obligasi 5 1 2 02 01 Bunga Utang Obligasi ……… 5 1 2 02 02 Dst………………………………… 5 1 2 03 Dst ................................
5 1 3 BELANJA SUBSIDI 5 1 3 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 5 1 3 01 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan ….
5 1 3 01 02 Belanja Subsidi kepada Lembaga ….
5 1 3 01 03 Dst………………………………… 5 1 3 02 Dst………………………………… 5 1 4 BELANJA HIBAH 5 1 4 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5 1 4 01 01 Pemerintah Pusat 5 1 4 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3) 5 1 4 02 01 Pemerintah Provinsi ……….
5 1 4 02 02 Pemerintah Kabupaten/Kota ..........
5 1 4 02 03 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 4 03 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 5 1 4 03 01 Pemerintahan Desa ….......
5 1 4 03 02 Dst………………………………… 5 1 4 04 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 4) 5 1 4 04 01 Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN …...........
5 1 4 04 02 Dst…………………………………...............
5 1 4 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 5 1 4 05 01 Badan/Lembaga/Organisasi …...........
5 1 4 05 02 Dst…………………………………...............
5 1 4 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 5 1 4 06 01 Kelompok/anggota masyarakat ……..
5 1 4 06 02 Dst………………………………… 5 1 4 07 Belanja Hibah Dana BOS 6) 5 1 4 07 01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta 5 1 4 07 02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 5 1 4 07 03 Dst………………………………… 5 1 4 08 Dst …………………………… 5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 5 1 5 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 5 1 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....
5 1 5 01 02 Dst..........
5 1 5 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5 1 5 02 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat .................
5 1 5 02 02 Dst………………………………… 5 1 5 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 5 1 5 03 01 Belanja Bantuan Sosial kepada …………………… 5 1 5 03 02 Dst………………………………… 5 1 5 04 Belanja Bantuan Partai Politik 1) 5 1 5 04 01 Belanja Bantuan Partai Politik 1) 5 1 5 04 02 Dst................................ 1) 5 1 5 05 Dst ………………………….
5 1 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5 1 6 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi 5 1 6 01 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5 1 6 01 02 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 6 02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5 1 6 02 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota … 5 1 6 02 02 Dst………………………………… 5 1 6 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 1 6 03 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa … 5 1 6 03 02 Dst………………………………… 5 1 6 04 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5 1 6 04 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota ….
5 1 6 04 02 Dst………………………………… 5 1 6 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 1 6 05 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ….
5 1 6 05 02 Dst………………………………… 5 1 6 06 Dst …………………………….
5 1 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 5 1 7 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 5 1 7 01 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …...
5 1 7 01 02 Dst………………………………… 5 1 7 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 5 1 7 02 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …...
5 1 7 02 02 Dst………………………………… 5 1 7 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5 1 7 03 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa …… 5 1 7 03 02 Dst………………………………… 5 1 7 04 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya 5 1 7 04 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...
5 1 7 04 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota … 5 1 7 04 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...
5 1 7 04 04 Dst………………………………… 5 1 7 05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 5 1 7 05 01 Belanja Bantuan kepada Partai Politik ................
5 1 7 05 02 Dst....................................
5 1 7 06 Dst....................................
5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 8 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 01 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 02 Dst ………………………….
5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 03 Dst………………………………… 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5 2 1 02 03 Dst………………………………… 5 2 1 03 Uang Lembur 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 5 2 1 03 03 Dst ……………………….
5 2 1 04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6) 5 2 1 04 01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 5 2 1 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 5 2 1 05 01 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 5 2 1 05 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 03 Dst ……………………….
5 2 1 06 Dst ………………………… 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 02 Belanja dokumen/administrasi tender 5 2 2 01 03 Dst………………………………… 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 5 2 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman 5 2 2 02 03 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5 2 2 03 01 Belanja telepon 5 2 2 03 02 Belanja air 5 2 2 03 03 Dst………………………………… 5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi 5 2 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5 2 2 04 03 Dst………………………………… 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 2 2 05 03 Dst………………………………… 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 01 Belanja cetak 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 Dst………………………………… 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 2 2 07 01 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5 2 2 07 03 Dst………………………………… 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 2 2 08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 5 2 2 08 03 Dst………………………………… 5 2 2 09 Belanja Sewa Alat Berat 5 2 2 09 01 Belanja sewa Eskavator 5 2 2 09 02 Belanja sewa Buldoser 5 2 2 09 03 Dst………………………………… 5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 2 2 10 01 Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 02 Belanja sewa komputer dan printer 5 2 2 10 03 Dst………………………………… 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 03 Dst………………………………… 5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5 2 2 12 01 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 5 2 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 12 03 Dst………………………………… 5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 5 2 2 13 01 Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 02 Dst………………………………… 6 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 2 2 14 01 Belanja pakaian KORPRI 5 2 2 14 02 Belanja pakaian adat daerah 5 2 2 14 03 Dst………………………………… 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 03 Dst………………………………… 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 2 2 16 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3 5 2 2 16 02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 5 2 2 16 03 Dst ……………………….
5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 5 2 2 17 02 Belanja sosialisasi 5 2 2 17 03 Dst………………………………… 5 2 2 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 5 2 2 18 01 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah 5 2 2 18 02 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah 5 2 2 19 Belanja Pemulangan Pegawai 5 2 2 19 01 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah 5 2 2 19 02 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah 5 2 2 19 03 Dst………………………………… 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5 2 2 20 01 Belanja Pemeliharan Jalan 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharan Jembatan 5 2 2 20 03 Dst………………………………… 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 21 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5 2 2 21 04 Dst………………………………… 5 2 2 22 Belanja Barang Dana BOS 6) 5 2 2 22 01 Belanja Barang Dana BOS www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 5 2 2 24 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 2 2 24 01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 5 2 2 24 02 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 5 2 2 25 Dst ………………………….
5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 2 3 01 01 Belanja modal pengadaan tanah kantor 5 2 3 01 02 Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit 5 2 3 01 03 Dst ....................................
5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 5 2 3 02 01 Belanja modal pengadaan traktor 5 2 3 02 02 Belanja modal pengadaan buldozer 5 2 3 02 03 Dst .....................................
5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5 2 3 03 01 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 5 2 3 03 02 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 5 2 3 03 03 Dst………………………………… 5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 5 2 3 04 01 Belanja modal pengadaan gerobak 5 2 3 04 02 Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong 5 2 3 04 03 Dst………………………………… 5 2 3 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 5 2 3 05 01 Belanja modal pengadaan kapal motor 5 2 3 05 02 Belanja modal pengadaan kapal feri 5 2 3 05 03 Dst………………………………… 5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 5 2 3 06 01 Belanja modal pengadaan perahu layar 5 2 3 06 02 Belanja modal pengadaan perahu sampan 5 2 3 06 03 Dst………………………………… 5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara 5 2 3 07 01 Belanja modal pengadaan pesawat kargo 5 2 3 07 02 Belanja modal pengadaan pesawat penumpang 5 2 3 07 03 Dst………………………………… 5 2 3 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 08 01 Belanja modal pengadaan mesin las 5 2 3 08 02 Belanja modal pengadaan mesin bubut 5 2 3 08 03 Dst………………………………… 5 2 3 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 5 2 3 09 01 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian 5 2 3 09 02 Belanja modal pengadaan alat pengering gabah 5 2 3 09 03 Dst………………………………… 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5 2 3 10 01 Belanja modal pengadaan mesin tik 5 2 3 10 02 Belanja modal pengadaan mesin hitung 5 2 3 10 03 Dst………………………………… 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan meja gambar 5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan almari 5 2 3 11 03 Dst………………………………… 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5 2 3 12 01 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 5 2 3 12 03 Dst………………………………… 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 5 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan meja rapat 5 2 3 13 03 Dst………………………………… 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5 2 3 14 01 Belanja modal pengadaan tabung gas 5 2 3 14 02 Belanja modal pengadaan kompor gas 5 2 3 14 03 Dst………………………………… 5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5 2 3 15 01 Belanja modal pengadaan lampu hias 5 2 3 15 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 5 2 3 15 03 Dst………………………………… 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5 2 3 16 01 Belanja modal pengadaan kamera 5 2 3 16 02 Belanja modal pengadaan handycam 5 2 3 16 03 Dst………………………………… 5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 17 01 Belanja modal pengadaan telepon 5 2 3 17 02 Belanja modal pengadaan faximili 5 2 3 17 03 Dst………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 5 2 3 18 01 Belanja modal pengadaan timbangan 5 2 3 18 02 Belanja modal pengadaan teodolite 5 2 3 18 03 Dst………………………………… 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5 2 3 19 01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 5 2 3 19 02 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi 5 2 3 19 03 Dst………………………………… 5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5 2 3 20 01 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi 5 2 3 20 02 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 5 2 3 20 03 Dst………………………………… 5 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5 2 3 21 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5 2 3 21 02 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over 5 2 3 21 03 Dst………………………………… 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5 2 3 22 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung 5 2 3 22 02 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton 5 2 3 22 03 Dst………………………………… 5 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5 2 3 23 01 Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan 5 2 3 23 02 Belanja modal pengadaan konstruksi waduk 5 2 3 23 03 Dst………………………………… 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 5 2 3 24 01 Belanja modal pengadaan lampu hias jalan 5 2 3 24 02 Belanja modal pengadaan lampu hias taman 5 2 3 24 03 Dst………………………………… 5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 5 2 3 25 02 Belanja modal pengadaan instalasi telepon 5 2 3 25 03 Dst………………………………… 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5 2 3 26 01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5 2 3 26 02 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 5 2 3 26 03 Dst………………………………… 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5 2 3 27 01 Belanja modal pengadaan buku matematika 5 2 3 27 02 Belanja modal pengadaan buku fisika 5 2 3 27 03 Dst………………………………… 5 2 3 28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 28 01 Belanja modal pengadaan lukisan/foto 5 2 3 28 02 Belanja modal pengadaan patung 5 2 3 28 03 Dst………………………………… 5 2 3 29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 5 2 3 29 01 Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang 5 2 3 29 02 Belanja modal pengadaan ternak 5 2 3 29 03 Dst………………………………… 5 2 3 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 5 2 3 30 01 Belanja modal pengadaan senjata api 5 2 3 30 02 Belanja modal pengadaan radar 5 2 3 30 03 Dst………………………………… 5 2 3 31 Belanja Modal Dana BOS 6) 5 2 3 31 01 Belanja Modal Dana BOS 6) 5 2 3 32 Dst …………………………… Keterangan :
1) Dihapus 2) Hanya untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD 3) Belanja hibah kepada provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa di luar wilayah provinsi atau kepada provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi pemberi hibah 4) Belanja hibah provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD milik provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan atau milik provinsi, kabupaten/kota lainnya dan kepada BUMN 5) Belanja bagi hasil pajak provinsi kepada provinsi/kabupaten/kota diluar wilayah provinsi atau bagi hasil pajak kabupaten/kota kepada provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan 6) Hanya untuk belanja dana BOS.
7) Digunakan untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PNS *) Coret yang tidak perlu MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN A.IX.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 21 Tahun 2011 TANGGAL : 23 Mei 2011 KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH Kode Rekening Uraian 1 2 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 1 1 01 Pelampauan penerimaan PAD 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 6 1 1 01 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD yang sah 6 1 1 01 05 Dst…………. 1) 6 1 1 02 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan 6 1 1 02 01 Bagi Hasil Pajak 6 1 1 02 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6 1 1 02 03 Dst………….
6 1 1 03 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 6 1 1 03 01 Dst………….
6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja langsung 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 6 1 1 04 04 Belanja Modal 6 1 1 04 05 Belanja Bunga 6 1 1 04 06 Belanja Subsidi 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 6 1 1 04 09 Belanja Belanja Bagi Hasil 6 1 1 04 10 Belanja Bantuan Keuangan 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 6 1 1 04 12 Dst………….
6 1 1 05 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 6 1 1 05 01 Uang jaminan …… 6 1 1 05 02 Potongan Taspen 6 1 1 05 03 Potongan Beras 6 1 1 05 04 Askes 6 1 1 05 05 Dst………….
6 1 1 06 Kegiatan lanjutan www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 6 1 1 06 01 Kegiatan lanjutan ......
6 1 1 06 02 Dst………….
6 1 1 07 Dst ..............................
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 01 Pencairan Dana Cadangan nomor …… 6 1 2 01 02 Dst………….
6 1 2 02 Dst ..............................
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 3 01 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 6 1 3 01 01 BUMD ....
6 1 3 01 01 Dst………….
6 1 3 02 Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 6 1 3 02 01 …………………………..
6 1 3 02 02 Dst………….
6 1 3 03 Dst..............................
6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 6 1 4 01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6 1 4 01 01 Penerusan pinjaman…..
6 1 4 01 02 Dst………….
6 1 4 02 Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 4 02 01 Pemerintah daerah …… 6 1 4 02 02 Dst………….
6 1 4 03 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 4 03 01 Bank …..
6 1 4 03 02 Dst………….
6 1 4 04 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 4 04 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 1 4 04 02 Dst………….
6 1 4 05 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah 6 1 4 05 01 Obligasi atas nama ….
6 1 4 05 02 Obligasi nomor ….
6 1 4 05 03 Dst………….
6 1 4 06 Dst ..............................
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6 1 5 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 6 1 5 01 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman ….
6 1 5 01 02 Dst………….
6 1 5 02 Dst ..............................
6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 6 1 6 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 6 1 6 01 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah 6 1 6 01 02 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah 6 1 6 01 03 Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah 6 1 6 01 04 Dst………….
6 1 6 02 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 01 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 02 Dst ............................
6 1 6 03 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 6 03 01 Pemerintah daerah …………….
6 1 6 03 02 Dst………….
6 1 6 04 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 6 04 01 Bank ………………..
6 1 6 04 02 Dst………….
6 1 6 05 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 6 05 01 Lembaga keuangan bukan bank …………………….
6 1 6 05 02 Dst………….
6 1 7 Penerimaan kembali investasi dana bergulir 6 1 7 06 01 Penerimaan kembali investasi dana bergulir 6 1 7 06 02 Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat 6 1 6 07 Dst………….
6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 01 Pembentukan Dana Cadangan nomor …… 6 2 1 01 02 Dst………….
6 2 1 02 Dst ..............................
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 6 2 2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah 6 2 2 01 Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 6 2 2 01 01 BUMN …….
6 2 2 01 02 Dst………….
6 2 2 02 Badan usaha milik daerah (BUMD) 6 2 2 02 01 BUMD ……….
6 2 2 02 02 Dst………….
6 2 2 03 Badan usaha milik swasta 6 2 2 03 01 Badan …………..
6 2 2 03 02 Dst………….
6 2 2 04 Dana bergulir 6 2 2 04 01 Dana bergulir kepada kelompok masyarakat 6 2 2 04 02 Dst………….
6 2 2 05 Dst………….
6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 6 2 3 01 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 01 01 Penerusan pinjaman…..
6 2 3 01 02 Dst………….
6 2 3 02 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain 6 2 3 02 01 Pemerintah daerah …… 6 2 3 02 01 Dst………….
6 2 3 03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 6 2 3 03 01 Bank …..
6 2 3 03 02 Dst………….
6 2 3 04 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank 6 2 3 04 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 2 3 04 02 Dst………….
6 2 3 05 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 05 01 Penerusan pinjaman…..
6 2 3 05 02 Dst………….
6 2 3 06 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain 6 2 3 06 01 Pemerintah daerah …… 6 2 3 06 02 Dst………….
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Rekening Uraian 1 2 6 2 3 07 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 6 2 3 07 01 Bank …..
6 2 3 07 02 Dst………….
6 2 3 08 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank 6 2 3 08 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 2 3 08 02 Dst………….
6 2 3 09 Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo 6 2 3 09 01 Obligasi atas nama ………… 6 2 3 09 02 Obligasi nomor ………… 6 2 3 09 03 Dst………….
6 2 3 10 Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo 6 2 3 10 01 Obligasi atas nama ………… 6 2 3 10 02 Obligasi nomor ………… 6 2 3 10 03 Dst………….
6 2 3 11 Dst ..............................
6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 6 2 4 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah 6 2 4 01 01 Pemerintah 6 2 4 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain 6 2 4 02 01 Pemerintah daerah …… 6 2 4 02 02 Dst………….
6 2 4 03 Dst ..............................
6 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Keterangan :
8) Dihapus MENTERI DALAM NEGERI, ttd GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id

Alasan koreksi

Email (opsional)