Koreksi Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 Tahun 2011 TANGGAL : 7 Januari 2011 A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPALA SEKRETARIAT SUBBAG TU & Kepegawaian SUBBAG Umum SUBBAG Perenca- naan BIDANG Pengelolaan Batas Negara SEKSI Pelaksanaan SEKSI Pelaporan BIDANG Pengelolaan Potensi Kawasan SEKSI Pelaporan BIDANG Pengelolaan Infrastruktur Kawasan SEKSI Pelaporan BIDANG Kerjasama SEKSI Pelaporan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI Pelaksanaan SEKSI Pelaksanaan SEKSI Pelaksanaan UNIT PELAKSANA TEKNIS www.djpp.kemenkumham.go.id B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH KABUPATEN/KOTA MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEPALA SEKRETARIAT SUBBAG TU & Kepagawaian SUBBAG Umum SUBBAG Perenca- naan BIDANG Pengelolaan Batas Negara Seksi Pelaksanaan Seksi Pelaporan BIDANG Pengelolaan Potensi Kawasan Seksi Pelaporan BIDANG Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Seksi Pelaporan BIDANG KERJASAMA Seksi Pelaporan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Seksi Pelaksanaan Seksi Pelaksanaan Seksi Pelaksanaan UNIT PELAKSANA TEKNIS www.djpp.kemenkumham.go.id