Koreksi Pasal 27

(1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c di Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tugas dan fungsinya www.djpp.kemenkumham.go.id terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Penanganan unjuk rasa di provinsi dilakukan oleh SKPD provinsi yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Biro Hukum provinsi. (3) Penanganan unjuk rasa di pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum kabupaten/kota.