Peraturan Menteri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

PERMEN Nomor 117 Tahun 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

Koreksi

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Inspektorat daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah kabupaten/kota serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah. (3) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik. (2) Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

Pasal 9

Verifikasi rancangan usulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perbaikan rancangan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 10

Hasil verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah daerah provinsi.

BAB IV

VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAERAH PROVINSI

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Inspektorat daerah provinsi.

Pasal 12

(1) Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah Provinsi serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal. (2) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah. (3) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik. (2) Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

Pasal 14

Verifikasi rancangan usulan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perbaikan rancangan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 15

Pelaksanaan verifikasi dan perbaikan rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan verifikasi rancangan usulan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam waktu bersamaan.

Pasal 16

Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah proses verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi selesai dilaksanakan.

Pasal 17

Verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk menilai: a. kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dengan kewenangan daerah kabupaten/kota; b. dukungan terhadap pemerataan pembangunan kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi; dan c. kewajaran rancangan usulan dana sesuai standar biaya daerah.

Pasal 18

Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

Pasal 19

Verifikasi rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan perbaikan rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

Hasil verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota dan provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga teknis terkait.

BAB Kesatu

Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Inspektorat daerah provinsi.

Pasal 12

(1) Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah Provinsi serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal. (2) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah. (3) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik. (2) Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

Pasal 14

Verifikasi rancangan usulan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perbaikan rancangan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 15

Pelaksanaan verifikasi dan perbaikan rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan verifikasi rancangan usulan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam waktu bersamaan.

BAB Kedua

Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Kabupaten/Kota oleh Daerah Provinsi

Pasal 16

Koreksi

Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah proses verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi selesai dilaksanakan.

Pasal 17

Verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk menilai: a. kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dengan kewenangan daerah kabupaten/kota; b. dukungan terhadap pemerataan pembangunan kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi; dan c. kewajaran rancangan usulan dana sesuai standar biaya daerah.

Pasal 18

Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

Pasal 19

Verifikasi rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan perbaikan rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

Hasil verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota dan provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga teknis terkait.

BAB V

VERIFIKASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 21

Koreksi

(1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi dan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai: a. dukungan terhadap capaian prioritas urusan dan SPM; b. tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; c. ketersediaan dokumen teknis dan administratif; dan d. indikator lain yang disepakati dengan kementerian dan lembaga terkait. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

Verifikasi rancangan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan selama 17 (tujuh belas) hari kerja.

Pasal 23

(1) Rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota sebagai usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dari daerahnya. (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan rekomendasi. (3) Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik yang disertai dengan rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan menteri terkait.

Pasal 24

(1) Rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dan ditandatangani oleh gubernur sebagai usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dari daerahnya. (2) Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan menteri terkait.

Peraturan Menteri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28