Koreksi Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.