Peraturan Menteri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai UNDANG-UNDANG di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 11. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 12. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dikeluarkannya penetapan dan pengundangan. 13. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, tentang pajak daerah dan retribusi daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan. 14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 15. Hari adalah hari kerja.

(1) Rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Rancangan perda tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.

(1) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. (2) Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. berita acara/naskah persetujuan DPRD; b. rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi; dan c. arsip data komputer (ADK) dalam format teks. (4) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi. (5) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat batang tubuh, penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan perda dalam bentuk hardcopy dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua). (6) Arsip data komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dokumen dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk soft copy dalam format teks Microsoft Word.