Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-K/L, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 6. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan. 8. Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya selaku Kepala Satker Unit Eselon I pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 9. Kepala Satker Unit Eselon I Pembina adalah Pimpinan Tinggi Madya pada Satker Unit Eselon I pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 10. Kepala Satker Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri. 11. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri. 12. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat Struktural pada Satker Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara. 13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur. 16. Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.