Koreksi Pasal 36

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi: a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan: 1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan: 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.