Koreksi Pasal 11

PERMEN Nomor 75-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 75-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi DT-B2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Dirjen PDN, dengan persyaratan sebagai berikut: a. perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer atau Persekutuan Firma; b. memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan yaitu SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP; c. memiliki surat penunjukan dari P-B2, IT-B2 atau kombinasi keduanya; d. memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2; dan e. memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi setempat. (2) Permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi PT-B2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan persyaratan sebagai berikut: a. perusahaan berbentuk badan usaha; b. . memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP; c. memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota setempat; dan d. memiliki surat penunjukan dari IT-B2, P-B2, DT-B2 atau kombinasi ketiganya (3) Dalam hal permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi DT-B2 dan SIUP-B2 bagi PT-B2 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dirjen PDN menerbitkan SIUP-B2 bagi DT-B2 dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan SIUP- B2 bagi PT-B2 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini. (4) Tim Pemeriksa sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk oleh Gubernur, yang terdiri dari unsur dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain sesuai kebutuhan. (5) Tim Pemeriksa fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota, yang terdiri dari unsur dinas kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain`sesuai kebutuhan. (6) Tim Pemeriksa Provinsi atau Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi setempat.
(2) Permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi PT-B2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. perusahaan berbentuk badan usaha;
b. . memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
c. memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota setempat; dan
d. memiliki surat penunjukan dari IT-B2, P-B2, DT-B2 atau kombinasi ketiganya
(3) Dalam hal permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi DT-B2 dan SIUP-B2 bagi PT-B2 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dirjen PDN menerbitkan SIUP-B2 bagi DT-B2 dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan SIUP- B2 bagi PT-B2 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
(4) Tim Pemeriksa sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e dibentuk oleh Gubernur, yang terdiri dari unsur dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain sesuai kebutuhan.
(5) Tim Pemeriksa fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota, yang terdiri dari unsur dinas kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain`sesuai kebutuhan.
(6) Tim Pemeriksa Provinsi atau Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat
(5) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)