Koreksi Pasal 32

(1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan; c. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapatkan Persetujuan Ekspor dengan hanya melampirkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. (3) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.