Koreksi Pasal 10

(1) Kewenangan penerbitan SIUP-B2 berada pada Menteri. (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Dirjen PDN untuk SIUP-B2 bagi DT-B2; b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk SIUP-B2 bagi PT-B2. (3) SIUP-B2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir. (4) SIUP-B2 yang diterbitkan oleh Dirjen PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, asli disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat. (5) SIUP-B2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, asli disampaikan kepada peusahaan dan tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.