Koreksi Pasal 6

(1) Perusahaan yang melakukan impor minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri. (2) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen: a. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API); b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Distributor; d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); f. Fotokopi Surat Penunjukan dari 20 (dua puluh) Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri untuk minimal pembelian 3000 (tiga ribu) karton per Merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat; g. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan/KBRI yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri; dan h. Surat pernyataan memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol yang ditandatangani diatas materai cukup. (3) Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar. (4) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN BUMN, dan/atau BUMD atas usul Gubernur sebagai IT-MB yang penjualannya dikenakan pajak (duty paid). (5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. Terjadinya kelangkaan minuman beralkohol; b. IT-MB tidak merealisasikan impornya;