Koreksi Pasal 11

(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah selesai melaksanakan tugasnya wajib membuat LHP yang memuat keterangan mengenai: a. kondisi/keadaan yang sebenarnya terjadi; b. kriteria yang seharusnya dipatuhi; c. sebab terjadinya kondisi/keadaan tersebut; d. akibat yang timbul atau akan timbul; dan e. rekomendasi. (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak memuat kondisi/keadaan yang merupakan pelanggaran tindak pidana korupsi, disampaikan kepada atasan langsung Terlapor untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat kondisi/keadaan yang merupakan pelanggaran tindak pidana korupsi disampaikan kepada Menteri. (4) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran, disimpan sebagai dokumen. www.djpp.kemenkumham.go.id