Koreksi Pasal 6

(1) Dalam hal Syarat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum ditetapkan, dilaksanakan Verifikasi menggunakan ketentuan teknis lain. (2) Ketentuan teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. standar internasional; b. Standar Nasional INDONESIA (SNI); dan/atau c. standar lain yang digunakan secara nasional atau internasional. (3) Ketentuan teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal dan berlaku sampai dengan Syarat Teknis ditetapkan. (4) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur.