Koreksi Pasal 2

(1) Menteri Perdagangan menugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi. (3) Penugasan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain. (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. (5) Gubernur atau Bupati/Walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat (6) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, wajib : a. melaksanakan tugas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran; b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan; c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi dapat memberikan dampak peningkatan kinerja; d. menjaga dan memelihara hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi setelah kegiatan pembangunan selesai; e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.