Koreksi Pasal 6

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban: a. berperan aktif dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian; b. menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain; c. mempublikasikan kebijakan benturan kepentingan; d. melaporkan adanya potensi Benturan Kepentingan yang dianggap beresiko tinggi meliputi, antara lain : 1) hubungan afiliasi (pribadi dan golongan); 2) gratifikasi; 3) pekerjaan tambahan; 4) informasi orang dalam; 5) kepentingan dalam pengadaan barang; 6) tuntutan keluarga dan komunitas; 7) kedudukan di organisasi lain; 8) intervensi pada jabatan sebelumnya; dan 9) perangkapan jabatan. e. menghindari situasi benturan kepentingan dengan melakukan langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan.