Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 4. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 5. Promosi Pariwisata adalah suatu upaya untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain melalui media dan kegiatan pariwisata dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk melakukan kegiatan wisata. 6. PameranPariwisata adalah kegiatan yang diikuti dan/atau diadakan baik di dalam maupun di luar negeri, dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan potensi pariwisata. 7. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.