Koreksi Pasal 29

(1) Menteri melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan dalam rangka bahan perumusan kebijakan pengalokasian Dana Dekonsentrasi meliputi pemberian sosialisasi, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi. (3) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi, Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Propinsi.