Koreksi Pasal 10

(1) Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun setelah turunnya pagu anggaran dan Alokasi Anggaran dari Kementerian Keuangan. (2) RKA-K/L hasil penyusunan dari Unit Kerja Eselon I terkait diserahkan ke Sekretariat Kementerian c.q. Biro yang menangani bidang perencanaan untuk dilakukan penelitian. (3) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk meneliti: a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah; b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu anggaran Kementerian/Lembaga; c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu anggaran K/L; d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran; dan e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Eselon I, Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya. (5) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.