Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang TATA KERJA PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Promosi Pariwisata INDONESIA adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata. 2. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintah Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata INDONESIA terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

(1) Badan Promosi Pariwisata INDONESIA mempunyai fungsi sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Badan Promosi Pariwisata INDONESIA berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Badan Promosi Pariwisata INDONESIA berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan. (4) Badan Promosi Pariwisata INDONESIA wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada PRESIDEN melalui Menteri.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan: a. Warga Negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan; e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab; dan f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata INDONESIA.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Menteri oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 8

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili; c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi; d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut- turut. (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari. (3) Menteri wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

(1) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata INDONESIA. (3) Pendanaan yang berasal dariAPBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan. (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA berkewajiban menyampaikan laporan kepada: a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN; atau b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang TATA KERJA PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10