Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi. 3. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. 4. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata. 5. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. 6. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. 7. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang melakukan audit di bidang pariwisata. 9. Sertifikat Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan/institusi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi berwenang dan ditunjuk oleh Kementerian. 10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata. 11. Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam urusan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata. 12. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

(1) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan audit; b. memelihara kinerja auditor; dan c. mengembangkan skema sertifikasi. (2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang: a. MENETAPKAN biaya pelaksanaan audit; b. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan c. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LSU Bidang Pariwisata wajib mengacu pada persyaratan akreditasi yang ditetapkan KAN.

(1) Menteri menunjuk dan MENETAPKAN LSU Bidang Pariwisata berdasarkan keputusan Akreditasi dari KAN. (2) Menteri dalam menunjuk dan MENETAPKAN LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata. (3) Keputusan tentang penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama LSU Bidang Pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatannya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata melalui: a. pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU Bidang Pariwisata; b. pengumpulan data/informasi, baik langsung maupun tidak langsung; dan c. pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan standar usaha pariwisata.

(1) LSU Bidang Pariwisata dikenakan sanksi administratif apabila: a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. sertifikat akreditasi telah dibatasi, dibekukan, dan/atau dicabut oleh KAN; c. tidak melakukan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri; d. dinyatakan oleh Komisi Otorisasi melakukan praktek persaingan kegiatan sertifikasi usaha yang tidak sehat; dan e. dinyatakan oleh Komisi Otorisasi melakukan praktek usaha yang melanggar moral dan kesusilaan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas usulan dari KAN. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis kesatu; b. teguran tertulis kedua; dan c. pencabutan Keputusan Menteri tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata. (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi tahapan: a. teguran tertulis kesatu diberikan setelah ditemukannya pelanggaran; b. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kesatu, LSU Bidang Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LSU Bidang Pariwisata dikenakan teguran tertulis kedua; dan c. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, LSU Bidang Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, LSU Bidang Pariwisata dikenakan pencabutan Keputusan Menteri tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata. (5) LSU Bidang Pariwisata yang dicabut kewenangannya dapat mengajukan kembali dengan mengikuti kembali tata cara permohonan pendirian LSU Bidang Pariwisata.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA SISTEMATIKA DAN PENULISAN LAPORAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA A. SISTEMATIKA Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata disusun dengan sistematika sebagai berikut: I. BAB I PENDAHULUAN Bab Pendahuluan disusun untuk mendeskripsikan pelaporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata untuk setiap periode 6 (enam) bulan, meliputi: a. Latar Belakang; b. Tujuan; c. Ruang Lingkup; d. Sasaran; e. Keluaran (Output); f. Hasil yang Diharapkan (Outcome). II. BAB II LAPORAN KEGIATAN a. Data Perusahaan yang disertifikasi; b. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi; c. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen; d. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang; e. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata; f. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit; g. Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi; h. Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata; i. Dokumentasi kegiatan sertifikasi yang telah dilakukan. III. BAB III EVALUASI KINERJA LSU BIDANG PARIWISATA a. Evaluasi kesesuaian kebutuhan sertifikasi dan tenaga Auditor; b. Evaluasi materi audit dan/atau Standar Usaha Pariwisata; CONTOH FORMAT c. Evaluasi pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. IV. BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN LSU BIDANG PARIWISATA a. Rencana pengembangan cabang LSU Bidang Pariwisata; b. Rencana pengembangan jaminan mutu materi Standar Usaha Pariwisata; c. Rencana pengembangan materi audit; d. Rencana penambahan jumlah Auditor; e. Rencana pengembangan infrastruktur LSU Bidang Pariwisata. V. BAB V PENUTUP B. CONTOH FORMAT REKAMAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata yang berupa data dibuat sesuai dengan contoh format sebagai berikut: 1. Data Perusahaan yang disertifikasi NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL PERMOHONAN SERTIFIKASI TANGGAL SERTIFIKASI 2. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT 3. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI TANGGAL SURVAILEN 4. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI AWAL TANGGAL SURVAILEN ULANG 5. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata NO NAMA AUDITOR TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN PROFESI KOMPETENSI AUDIT TANGGAL SERTIFIKAT AUDITOR 6. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit NO NAMA AUDITOR TANGGAL AUDIT JABATAN DALAM TIM AUDITOR NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT SUB JENIS USAHA KETERANGAN 7.Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi NO TANGGAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA NAMA TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN SERTIFIKASI JABATAN DALAM TIM AUDITOR 8.Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata NO TANGGAL NAMA PERUSAHAAN KASUS KEPUTUSAN TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN