Koreksi Pasal 6

(1) Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi ketenagakerjaan lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi. (2) Penggunaan teknologi informasi lingkup nasional secara elektronik harus menghubungkan pengelola sistem informasi ketenagakerjaan lingkup nasional dengan provinsi. (3) Penggunaan teknologi informasi lingkup provinsi secara elektronik harus menghubungkan pengelola sistem informasi ketenagakerjaan lingkup provinsi dengan nasional dan kabupaten/kota. (4) Penggunaan teknologi informasi lingkup kabupaten/kota secara elektronik harus menghubungkan pengelola sistem informasi ketenagakerjaan lingkup kabupaten/kota dengan provinsi. (5) Penggunaan teknologi informasi lingkup nasional secara elektronik dapat dihubungkan dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional.