Koreksi Pasal 29

(1) Dalam hal Menteri MENETAPKAN pembebanan TGR kepada PNS bukan Bendahara, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, Kepala Satker yang bersangkutan meminta kepada KPPN untuk melaksanakan pemotongan maksimal sebesar 50% dari gaji setiap bulan sampai lunas. (3) Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara dimaksud.