Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

PERMEN Nomor 2 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia INDONESIA. 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Rencana Induk Pengembangan SKKNI yang selanjutnya disebut RIP SKKNI adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi teknis. 4. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI. 5. Penerapan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka implementasi SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. 6. Harmonisasi SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKKNI dengan standar kompetensi kerja lain, baik di dalam maupun di luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan. 7. Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan. 8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 9. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Internasional dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. 10. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. 11. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional. 12. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 13. Regional Model Competency Standard yang selanjutnya disingkat RMCS adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. 14. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor atau kategori lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau kategori lapangan usaha tertentu. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENGEMBANGAN SKKNI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengembangan SKKNI diarahkan pada tersedianya SKKNI yang memenuhi prinsip: a. relevan dengan kebutuhan pengguna, dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau kategori lapangan usaha; b. valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah; c. akseptabel oleh para pemangku kepentingan; d. fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan e. mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional. (2) Kebijakan pengembangan SKKNI harus: a. mengacu pada model RMCS; dan b. mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri serta memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Pasal 4

Inisiasi pengembangan SKKNI berasal dari masyarakat, asosiasi industri, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan vokasi/keterampilan, lembaga pelatihan kerja, instansi teknis dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

(1) Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan atas dasar usulan, rekomendasi, dan/atau permintaan terhadap kebutuhan pengembangan SKKNI yang telah ada. (2) Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNI di sektor atau kategori lapangan usaha masing- masing. (3) Inisiasi pengembangan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha masing-masing.

Pasal 6

(1) Rancangan SKKNI dirumuskan berdasarkan kebutuhan sektor atau kategori lapangan usaha. (2) Perumusan rancangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, dilakukan dan/atau difasilitasi oleh instansi teknis. (3) Perumusan rancangan SKKNI yang tidak teridentifikasi otoritas instansi teknisnya, dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 7

(1) Hasil perumusan rancangan SKKNI dilakukan verifikasi oleh instansi teknis dan Kementerian. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rumusan rancangan SKKNI memenuhi prinsip dan kebijakan pengembangan SKKNI.

Pasal 8

(1) Validasi rancangan SKKNI dilakukan melalui prakonvensi yang melibatkan pemangku kepentingan secara selektif, sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha tertentu. (2) Rancangan SKKNI yang telah divalidasi dibakukan melalui Konvensi Nasional rancangan SKKNI. (3) Konvensi Nasional rancangan SKKNI melibatkan pemangku kepentingan secara luas dan proporsional yang menjamin tercapainya konsensus secara nasional.

Pasal 9

Rancangan SKKNI yang telah dibakukan melalui Konvensi Nasional ditetapkan menjadi SKKNI dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 1 (satu) tahun disusun dalam jenjang kualifikasi nasional sesuai dengan KKNI dan ditetapkan oleh instansi teknis. (2) Penyusunan dan penetapan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERAPAN SKKNI

Pasal 11

Koreksi

(1) Penerapan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan, instansi teknis terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (2) Pemberlakuan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penerapan SKKNI diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau mempunyai potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa. (2) Pemberlakukan SKKNI secara wajib dilakukan di bidang profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional. (3) Pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi tenaga kerja INDONESIA dan tenaga kerja asing yang bekerja di INDONESIA.

Pasal 13

Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan: a. pendidikan vokasi/keterampilan; b. pelatihan kerja; dan c. sertifikasi kompetensi.

Pasal 14

(1) Penerapan SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, dilakukan dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja. (2) Penerapan SKKNI di bidang sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 15

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai acuan untuk: a. pengembangan kurikulum, silabus dan modul; dan b. evaluasi hasil pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi. (3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan pengembangan program pelatihan kerja, disusun oleh instansi teknis.

Pasal 17

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai persyaratan penetapan lingkup program pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), SKKNI diterapkan untuk: a. penetapan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi; b. asesmen kompetensi; dan c. surveilans pemegang sertifikat kompetensi. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi. (3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional dan okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai persyaratan penetapan lingkup program sertifikasi kompetensi. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau badan/lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau badan/lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

SKKNI dapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi.

BAB V

HARMONISASI STANDAR KOMPETENSI

Pasal 23

Koreksi

(1) Harmonisasi SKKNI ditujukan untuk keperluan pengakuan kompetensi antar berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Harmonisasi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Harmonisasi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi, pengujian, sertifikasi, dan penandaan atau kodefikasi.

Pasal 24

(1) Harmonisasi SKKNI dengan negara-negara mitra kerjasama, baik bilateral, regional maupun multilateral, dilakukan dalam kerangka kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan. (2) Harmonisasi SKKNI dengan organisasi standardisasi kompetensi dilaksanakan dalam kerangka Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan.

Pasal 25

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi. (2) Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. (3) Prosedur registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan untuk pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja dan/atau untuk pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja. (2) Pengembangan program pendidikan vokasi/ keterampilan, pelatihan kerja, dan/atau pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

Pasal 27

Koreksi

(1) Pembinaan dan pengendalian Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional secara terpelihara dan berkesinambungan. (2) Pembinaan dan pengendalian penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan otoritasnya dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 28

Koreksi

Pembinaan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap: a. industri/perusahaan; b. asosiasi profesi; c. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan; d. kelembagaan pelatihan kerja; dan e. kelembagaan sertifikasi profesi.

Pasal 29

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap industri/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi penerapan SKKNI dalam melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, evaluasi kompetensi dan pemeliharaan kompetensi tenaga kerja. (2) Pembinaan terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi pembinaan pembelajaran sepanjang hayat berbasis kompetensi, perencanaan karir berbasis kompetensi, dan pengembangan asosiasi profesi dalam pemeliharaan kompetensi anggotanya. (3) Pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d meliputi penerapan SKKNI dalam pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi, pengembangan instruktur/fasilitator serta proses pembelajaran, pelatihan, dan asesmen berbasis kompetensi serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja. (4) Pembinaan terhadap kelembagaan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi penerapan SKKNI dalam pengembangan skema sertifikasi, peningkatan kualitas layanan sertifikasi, dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 30

Koreksi

Pengendalian penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap: a. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan; b. kelembagaan pelatihan kerja; c. kelembagaan sertifikasi profesi; dan d. pengendalian pemberlakuan SKKNI secara wajib.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

BAB VIII

BAB IX