Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ULP Kementerian berwenang: a. MENETAPKAN dokumen pengadaan; b. MENETAPKAN besaran nominal jaminan penawaran; c. MENETAPKAN pemenang pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); e. mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PA/KPA agar dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan PengadaanBiro Umum, Sekretariat Jenderal. (2) Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. sekretaris; b. koordinator bidang administrasi dan pengarsipan, teknis dan hukum,keuangan dan sarana dan prasarana; c. staf pendukung bidang administrasi dan pengarsipan, teknis dan hukum, keuangan dan sarana dan prasarana.

(1) Pokja ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Pokja pengadaan barang; b. Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi; c. Pokja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya; d. Pokja UPT. (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Kepala ULP Kementerian sesuai kebutuhan. (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketua; dan b. anggota. (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. (5) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP. (6) Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pokja ULP melaporkan kepada Kepala ULP dan Kepala LPSE.

(1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas: a. mengkaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diusulkan oleh PPK terhadap paket-paket yang akan dilelang/seleksi; b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan MENETAPKAN dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan/seleksi sampai dengan menjawab sanggahan; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; f. MENETAPKAN pemenang untuk: 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP Kementerian; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP Kementerian; i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP Kementerian mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP Kementerian apabila diperlukan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Penetapan pemenang oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP Kementerian.

Anggota Pokja ULP Kementerian dilarang duduk sebagai: a. anggota LPSE; b. PPK; c. pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar; d. bendahara; dan e. Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Institusi (APIP), terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Anggota ULP Kementerian berhenti atau diberhentikan apabila: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia; d. tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; e. melanggar/menyalahgunakan tugas; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala ULP Kementerian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi ULP Kementerian.

ULP Kementerian wajib berkoordinasi dengan: a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal teknis pelaksanaan lelang; b. LPSE dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan c. KPA dan/atauPPK.