PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

PERMEN Nomor 5 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja. 2. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 3. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. 5. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LALPK adalah lembaga yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan Akreditasi. 6. Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KALPK adalah komite yang dibentuk oleh LALPK untuk membantu pelaksanaan tugas LALPK. 7. Sertifikat Akreditasi adalah dokumen formal yang diterbitkan oleh LALPK yang menyatakan bahwa LPK telah terakreditasi untuk melaksanakan program Pelatihan Kerja tertentu. 8. Program Pelatihan Kerja adalah suatu rumusan tertulis yang memuat secara sistematis tentang pemaketan unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. 9. Asesmen adalah proses penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Akreditasi. 10. Asesor Akreditasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. 11. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Kerangka Mutu Pelatihan INDONESIA yang selanjutnya disingkat KMPI adalah kerangka penjaminan mutu pelatihan yang harus dipenuhi LPK agar dapat menawarkan kualifikasi nasional, okupasi, atau klaster unit kompetensi yang disahkan secara nasional. 13. Kurikulum adalah suatu naskah panduan mengenai pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus didapatkan peserta pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional. 14. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 15. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA

Pasal 3

Koreksi

(1) Akreditasi LPK dilakukan berdasarkan KMPI. (2) KMPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: a. standar 1 Kompetensi Kerja; b. standar 2 Program Pelatihan Kerja; c. standar 3 materi pelatihan; d. standar 4 Asesmen Pelatihan Kerja; e. standar 5 instruktur dan tenaga pelatihan; f. standar 6 sarana dan prasarana; g. standar 7 tata kelola; dan h. standar 8 pengelolaan keuangan.

Pasal 4

(1) Standar 1 Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan kriteria LPK untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan yang mengacu pada SKKNI, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau standar Kompetensi Kerja khusus. (2) Untuk memenuhi standar 1 (satu) Kompetensi Kerja, LPK harus memenuhi kriteria: a. Program Pelatihan Kerja disusun berdasarkan kebutuhan industri atau masyarakat yang telah diidentifikasi; dan b. Program Pelatihan Kerja disusun sesuai standar Kompetensi Kerja yang disahkan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Standar 2 Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kriteria LPK untuk menyusun Program Pelatihan Kerja berdasarkan standar Kompetensi Kerja. (2) Untuk memenuhi standar 2 Program Pelatihan Kerja, LPK harus memenuhi kriteria: a. Kurikulum dan silabus dipetakan sesuai standar Kompetensi Kerja yang menggambarkan unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja; b. penetapan waktu pelatihan dan jumlah siswa disesuaikan dengan capaian Program Pelatihan Kerja atau standar Kompetensi Kerja; c. Kurikulum dan silabus dipantau dan ditinjau secara berkala guna memastikan relevansi berkesinambungan; dan d. Kurikulum dan silabus disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 6

(1) Standar 3 materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kriteria LPK untuk menggunakan materi pelatihan yang sesuai Program Pelatihan Kerja. (2) Untuk memenuhi standar 3 materi pelatihan, LPK harus memenuhi kriteria: a. materi pelatihan disusun sesuai dengan Kurikulum; dan b. pengembangan dan penggunaan materi pelatihan dilakukan pemantauan dan peninjauan. (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi substantif yang akan diberikan kepada peserta Pelatihan Kerja yang disusun berdasarkan silabus pelatihan yang telah ditetapkan dalam proses penetapan Kurikulum.

Pasal 7

(1) Standar 4 Asesmen Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kriteria LPK untuk memiliki mekanisme Asesmen Pelatihan Kerja guna mengukur hasil atau capaian pelatihan. (2) Untuk memenuhi standar 4 Asesmen Pelatihan Kerja, LPK harus memenuhi kriteria: a. memiliki perangkat dan instrumen Asesmen yang valid, dapat diandalkan, adil, dan fleksibel; dan b. memiliki sistem untuk melakukan Asesmen dan pelaporan hasil Asesmen.

Pasal 8

(1) Standar 5 instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan kriteria LPK untuk memiliki instruktur dan tenaga pelatihan yang kompeten di bidangnya. (2) Untuk memenuhi standar 5 instruktur dan tenaga pelatihan, LPK harus memenuhi kriteria: a. memiliki instruktur atau sebutan lainnya yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja; dan b. memiliki tenaga pelatihan yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

Pasal 9

(1) Standar 6 sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan kriteria LPK untuk memiliki sarana dan prasarana guna menyelenggarakan Pelatihan Kerja. (2) Untuk memenuhi standar 6 sarana dan prasarana, LPK harus memenuhi kriteria: a. memiliki sarana yang merupakan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja; dan b. memiliki prasarana yang merupakan fasilitas pendukung terselenggaranya Pelatihan Kerja, terdiri atas: 1) gedung/kantor; 2) ruang teori/kelas; 3) ruang praktek (bengkel); dan 4) prasarana pendukung lainnya.

Pasal 10

(1) Standar 7 tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan kriteria LPK untuk memiliki sistem tata kelola yang memadai untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. (2) Untuk memenuhi standar 7 tata kelola, LPK harus memenuhi kriteria: a. memiliki sistem tata kelola yang mendukung penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang bermutu; b. menerapkan sistem tata kelola untuk menjamin penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang bermutu; c. menerapkan proses perencanaan yang konsisten dalam penyelenggaraan Pelatihan Kerja; d. memiliki struktur organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja; dan e. memiliki sistem pemantauan dan peninjauan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

Pasal 11

(1) Standar 8 pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan kriteria LPK untuk memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja. (2) Untuk memenuhi standar 8 pengelolaan keuangan, LPK harus memenuhi kriteria: a. memiliki sumber pendanaan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja; b. memiliki kemampuan mengelola dana penyelenggaraan Pelatihan Kerja; dan c. memiliki mekanisme penjaminan atas biaya yang telah dibayarkan oleh peserta Pelatihan Kerja.

Pasal 12

Tata cara pemenuhan KMPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Ketua LALPK.

Pasal 13

(1) Ketua LALPK menjatuhkan sanksi administratif kepada LPK berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pencabutan Akreditasi. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal LPK tidak memenuhi standar KMPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang. (4) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LALPK.

BAB III

LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pasal 14

Koreksi

(1) LALPK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) LALPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 15

Koreksi

(1) LALPK mempunyai tugas: a. menyusun program Akreditasi; b. mengembangkan sistem dan panduan mutu pelaksanaan Akreditasi; c. melaksanakan Asesmen Akreditasi; d. mengendalikan Akreditasi; e. mengembangkan kerja sama internasional antarlembaga Akreditasi Pelatihan Kerja; f. melaksanakan bimbingan teknis Akreditasi; g. membentuk KALPK di setiap provinsi; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas KALPK; i. menyusun standar kompetensi Asesor Akreditasi; j. MENETAPKAN Asesor Akreditasi; k. melakukan evaluasi kinerja Asesor Akreditasi; l. melakukan penilaian kepatuhan melalui mekanisme surveilans; dan m. menjatuhkan sanksi administratif. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LALPK harus berpedoman pada sistem Pelatihan Kerja nasional.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LALPK menyelenggarakan fungsi Akreditasi LPK.

Pasal 17

(1) Keanggotaan LALPK berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota sebanyak 8 (delapan) orang. (2) Keanggotaan LALPK terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (3) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 4 (empat) orang yang berasal dari Kementerian dan/atau kementerian teknis terkait. (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari asosiasi LPK, asosiasi pengusaha atau asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau pakar di bidang Pelatihan Kerja. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur masyarakat. (6) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur masyarakat atau unsur pemerintah. (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf c dijabat oleh koordinator kelompok substansi perizinan dan Akreditasi lembaga pada direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kelembagaan pelatihan vokasi.

Pasal 18

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LA LPK maka dibentuk sekretariat LALPK. (2) Sekretariat LA LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kelembagaan pelatihan vokasi. (3) Sekretariat LALPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

TATA CARA AKREDITASI

Pasal 29

Koreksi

LALPK melakukan Akreditasi kepada LPK yang telah memperoleh perizinan berusaha atau tanda daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Koreksi

(1) LPK mengajukan permohonan Akreditasi kepada LALPK dengan melampirkan salinan perizinan berusaha atau tanda daftar dan dokumen Asesmen mandiri secara daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan. (2) Dokumen Asesmen mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pemenuhan standar KMPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (3) LALPK melakukan penapisan permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Akreditasi disampaikan melalui sistem informasi ketenagakerjaan. (4) Proses Akreditasi dapat dilanjutkan Asesmen oleh LALPK dan KALPK dalam hal permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap. (5) Dalam hal permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, proses Akreditasi tidak dapat dilanjutkan. (6) Asesmen oleh LALPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap: a. LPK pemerintah pusat; b. LPK swasta yang terdapat kepemilikan modal asing; dan c. LPK yang domisilinya belum terbentuk KALPK. (7) Asesmen oleh KALPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap: a. LPK pemerintah daerah; b. LPK swasta; dan c. LPK perusahaan. (8) LPK pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan unit pelaksana teknis Pelatihan Kerja milik Kementerian atau kementerian/lembaga. (9) LPK pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan unit pelaksana teknis Pelatihan Kerja milik pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (10) Dalam hal KALPK tidak dapat melaksanakan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KALPK dapat mengusulkan pelaksanaan Asesmen oleh LALPK.

Pasal 31

(1) Tim Asesor Akreditasi melakukan verifikasi dokumen Asesmen mandiri dalam hal dokumen dinyatakan lengkap. (2) Tim Asesor Akreditasi melakukan verifikasi dokumen Asesmen mandiri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak distribusi Asesmen diterima oleh LALPK atau KALPK. (3) Tim Asesor Akreditasi melaporkan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LALPK atau KALPK. (4) Dalam hal dokumen Asesmen mandiri dinyatakan belum lengkap dan benar, LALPK atau KALPK menyampaikan notifikasi kepada LPK melalui sistem informasi ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian. (5) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melengkapi atau memperbaiki dokumen Asesmen mandiri dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah notifikasi diterima. (6) Proses Akreditasi dapat dilanjutkan dengan verifikasi lapangan dalam hal dokumen Asesmen mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar. (7) Dalam hal LPK tidak dapat melengkapi atau memperbaiki dokumen Asesmen mandiri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka proses Akreditasi tidak dapat dilanjutkan. (8) LALPK atau KALPK menerbitkan surat tugas kepada tim Asesor Akreditasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen Asesmen mandiri LPK dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 32

(1) Tim Asesor Akreditasi melakukan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja. (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen Asesmen mandiri dengan kondisi riil di lapangan. (3) Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim Asesor Akreditasi dan pimpinan LPK. (4) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan tim Asesor Akreditasi kepada LALPK atau KALPK. (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen Asesmen mandiri dengan kondisi riil di lapangan, LPK diberikan waktu perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian. (6) LPK yang tidak dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi notifikasi yang menyatakan proses Akreditasi tidak dilanjutkan melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Pasal 33

(1) KALPK melakukan rapat verifikasi sebelum dilaksanakan rapat pleno LALPK berdasarkan laporan hasil verifikasi lapangan dari tim Asesor Akreditasi yang dibentuknya. (2) KALPK MENETAPKAN dan menyampaikan rekomendasi kepada LALPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rapat verifikasi dilakukan. (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan LPK tidak dapat diakreditasi, KALPK menyampaikan notifikasi kepada LPK yang menyatakan proses Akreditasi tidak dapat dilanjutkan melalui sistem informasi ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak KALPK MENETAPKAN rekomendasi LPK tidak terakreditasi.

Pasal 34

(1) LALPK melakukan rapat pleno penetapan status Akreditasi LPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan hasil verifikasi lapangan dari tim Asesor Akreditasi yang dibentuknya atau menerima rekomendasi Akreditasi dari KALPK. (2) Berdasarkan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LALPK MENETAPKAN status Akreditasi. (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan LPK tidak berstatus terakreditasi, LALPK menyampaikan notifikasi melalui sistem informasi ketenagakerjaan kepada LPK yang ditetapkan tidak terakreditasi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak penetapan status Akreditasi. (4) LALPK menerbitkan Sertifikat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kepada LPK yang berstatus terakreditasi.

Pasal 35

(1) LALPK menerbitkan Sertifikat Akreditasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak penetapan status Akreditasi berdasarkan rapat pleno. (2) LPK yang tidak terakreditasi dapat mengajukan kembali proses Akreditasi pada periode tahun berikutnya.

Pasal 36

(1) LPK dapat mengajukan permohonan Akreditasi untuk penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja lainnya. (2) Tata cara permohonan Akreditasi untuk penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan Akreditasi untuk penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja lainnya.

Pasal 37

(1) LPK yang telah memperoleh status terakreditasi dilakukan penilaian kepatuhan melalui mekanisme surveilans oleh LALPK paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. (2) Mekanisme surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LALPK.

Pasal 38

(1) LPK dapat mengajukan permohonan perpanjangan status Akreditasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Sertifikat Akreditasi berakhir melalui sistem informasi ketenagakerjaan. (2) Tata cara Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan status Akreditasi.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

BAB 3

Pasal 27

Pasal 28

BAB 4

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB Ketiga

Pasal 32

BAB Keempat