Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

PERMEN Nomor 17 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 2. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. 3. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan. 4. Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. 5. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan. 6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 7. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA. 9. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 10. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

LPK SWASTA

Pasal 3

Koreksi

(1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi LPK oleh kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan: a. fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang; b. daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; e. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang; f. profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat: 1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun; 4) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; 5) kapasitas pelatihan pertahun; 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon/faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK.

Pasal 6

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, kepala dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan izin LPK dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi. (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin LPK dan ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal. (5) Penerbitan dan penolakan izin LPK disusun dengan mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala dinas kabupaten/kota dibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kabupaten/kota. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Pasal 8

Kepala dinas kabupaten/kota dalam menerbitkan izin LPK harus mempertimbangkan tingkat risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja.

Pasal 9

Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari kepala dinas kabupaten/kota dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Pasal 10

Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada kepala dinas kabupaten/kota dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPK atau alamat LPK.

Pasal 11

(1) Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan: a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku; b. fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang; c. pasfoto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah. (2) Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan: a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku; b. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; c. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang. (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin perubahan LPK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (4) Penerbitan izin perubahan LPK disusun dengan mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

LPK PEMERINTAH ATAU LPK PERUSAHAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada dinas kabupaten/kota. (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan: a. fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun; 4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; 5) kapasitas pelatihan pertahun. e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e, tidak berlaku bagi LPK Pemerintah.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang telah diterima oleh kepala dinas kabupaten/kota selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.

Pasal 15

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di dinas kabupaten/kota. (3) Verifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan tanda daftar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi. (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh kepala dinas kabupaten/kota ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal. (6) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Apabila setelah 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pelatihan kerja.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Koreksi

Kepala dinas kabupaten/kota memberikan sanksi administratif kepada LPK Swasta berupa: a. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; b. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja;atau c. pencabutan izin LPK.

Pasal 23

Koreksi

(1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dalam hal LPK: a. menggunakan instruktur dan tenaga pelatihan tidak sesuai dengan program; b. melaksanakan pelatihan kerja di luar program yang telah disetujui; c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Koreksi

(1) Keputusan kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) MENETAPKAN kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja. (2) Selama masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja untuk program pelatihan kerja yang sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerjanya.

Pasal 25

Koreksi

(1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota. (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan kerja. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Koreksi

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.

Pasal 27

Koreksi

(1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dalam hal LPK: a. menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja selama dijatuhi sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); b. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (2) Sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Koreksi

(1) Keputusan kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), MENETAPKAN kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja. (2) Selama masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja yang sedang dihentikan pelaksanaan program pelatihan kerjanya.

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota. (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan kerja. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Koreksi

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi pencabutan izin LPK.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

BAB IX

BAB X