Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

PERMEN Nomor 57 Tahun 2015

Buka PDF Asli

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Koreksi

Universitas berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam.

Pasal 3

Koreksi

Visi Universitas adalah universitas Islam riset terdepan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038.

Pasal 4

Universitas mempunyai misi: a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah; b. meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat; c. menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat; d. menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal; e. mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional; dan f. mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.

Pasal 5

Universitas mempunyai tujuan: a. melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan; dan b. mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2) Universitas berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. (3) Universitas berdiri berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang upacara peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015 sebagai kelanjutan dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 1970 tentang Peresmian Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah "Walisongo" di Semarang Jawa Tengah yang upacara peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 6 April 1970.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

(1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (5) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Organisasi Universitas terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Senat; c. Satuan Pengawas Internal; d. Dewan Penyantun; dan e. Dewan Pengawas. (2) Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing- masing. (3) Hubungan antar-organisasi Universitas dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

Koreksi

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Universitas.

Pasal 26

Koreksi

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

Koreksi

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan Rencana Pengembangan Universitas; b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik; g. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menter (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan; b. melakukan kerja sama; dan c. menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 28

Koreksi

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Wakil Rektor. (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang: a. Akademik dan Kelembagaan; b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 29

Koreksi

Persyaratan calon Wakil Rektor: a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. beragama Islam dan berakhlak mulia; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan program Doktor (S3); e. memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Universitas setingkat Wakil Rektor /Dekan/ Direktur/ Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/Wakil Direktur; g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 30

Koreksi

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut: a. seleksi calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Rektor; b. calon Wakil Rektor memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. panitia pemilihan menyeleksi semua calon Wakil Rektor yang sudah terdaftar; dan d. panitia pemilihan mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor. (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor terpilih paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

Koreksi

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilarang merangkap sebagai: a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB VI

TATA KELOLA

BAB VII

KODE ETIK

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

BAB IX

PERENCANAAN

BAB X

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

BAB XII

KERJA SAMA

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

(1) Universitas memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini: (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lentera, melambangkan ilmu pengetahuan yang menyinari kehidupan. Fungsi utama lentera tampak pada peran UIN Walisongo dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. (3) Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian: a. Gunungan adalah wayang yang bentuknya meruncing ke atas, seperti bentuk puncak gunung. Gunungan diciptakan pada tahun 1521 Masehi (1443 Saka) oleh Sunan Kalijaga, seorang wali dari jajaran Walisongo. Gunungan adalah simbol yang mengandung beberapa arti: Pertama, simbol Walisongo yang menegaskan misi UIN Walisongo dalam menggali, mengembangkan dan menerapkan kearifan lokal. Kedua, simbol mustika masjid. Ketiga, gambar gunungan terbalik menyerupai jantung manusia, yang mengandung makna tersirat bahwa setiap orang dengan hatinya harus selalu ingat untuk beribadah kepada Allah. Keempat, simbol kesatuan antara unsur ketuhanan, kemanusiaan dan alam semesta. Allah sebagai poros pengetahuan (Theocentric) bersinergi dengan manusia sebagai poros pengetahuan (Anthropocentric) . Tujuan utama sinergi tersebut adalah untuk mengangkat kembali martabat manusia sebagai duta rahmat bagi alam semesta. Dengan konsep ini, manusia hendaknya memusatkan diri kepada Allah untuk kemaslahatan manusia. b. Lima sisi gunungan melambangkan lima sila Pancasila. c. Empat simpul geometri. Geometri ini terinspirasi dari ornamen dinding Masjid mantingan. Masjid ini terletak di desa Mantingan, Jepara, Jawa Tengah, didirikan pada masa Kesultanan Demak tahun 1559 Masehi (1481 Saka). Pembangunan masjid ini adalah inisiasi putra Syekh Muhayat Syah, seorang Sultan Aceh, yang bernama Raden Toyib. Ia pergi ke Jepara dan menikah dengan Ratu Kalinyamat yang notabene putri Sultan Trenggono, Sultan Kerajaan Demak. Raden Toyib mendapat gelar Sultan Hadlirin dan sekaligus dinobatkan sebagai Adipati Jepara sampai wafat. Geometri ini sangat khas, mewakili islamic art nusantara klasik. Ia memiliki empat ruas yang saling bersinggungan dan berpadu. Empat ruas tersebut mewakili empat aspek utama pengembangan UIN Walisongo: theo-anthroposentris; humanisasi ilmu-ilmu keislaman; spiritualisasi ilmu-ilmu modern; dan revitalisasi kearifan lokal. d. Lima ruang kuning melambangkan lima rukun Islam. e. Bintang sembilan merupakan simbol jumlah sembilan komite wali pembaharu di Jawa. Mereka berijtihad dengan penuh kearifan dalam beberapa bidang, seperti keagamaan, kebudayaan dan kesenian, kesehatan, pertanian, dan sosial kemasyarakatan. f. Titik putih di tengah mengisyaratkan poros Ketuhanan Yang Maha Esa. g. Kitab atau buku terbuka melambangkan dasar keilmuan. Hal ini menjelaskan bahwa UIN Walisongo memiliki komitmen mewujudkan perguruan tinggi Islam riset yang konsisten meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat. Buku terbuka membentuk tulisan UIN sebagai identitas Unversitas Islam Negeri yang menggambakan semangat menyala untuk mengkaji, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. h. Tulisan WALISONGO sebagai nama universitas. (4) Warna lambang Universitas terdiri dari dua warna, yaitu hijau (kode warna #008000) dan emas (kode warna #FFD700). Warna hijau melambangkan progresifitas, inovasi, tajdîd, keberlanjutan dan visi Islam ramah, Islâm rahmatan li al-'âlamân. Warna emas meneguhkan nilai-nilai kemuliaan, kesetiaan, dan pengabdian.

Pasal 10

Koreksi

(1) Busana akademik di lingkungan Universitas terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan dan jas almamater. (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Profesor, dan anggota Senat. (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, peresmian mahasiswa baru, wisuda sarjana, pengukuhan Profesor, pengukuhan doktor kehormatan dan upacara penting lainnya. (4) Toga jabatan: a. terbuat dari bahan/kain wol polos yang berwarna hitam (kode warna #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan; b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam (kode warna #000000) selebar kurang dari 12 cm; c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan; d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua (kode warna #006400) untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, Emas (kode warna #FFD700) untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan program Pascasarjana. (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode warna #000000), berbentuk segi lima, sisi masing- masing 20 cm, di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna identitas Universitas, Fakultas, dan lain lain); b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (kode warna #FFD700); c. Kalung jabatan Wakil Rektor dan Dekan Fakultas serta Direktur terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna silver (kode warna #E6E8FA); d. Kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna lambang Fakultasnya; dan e. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas (kode warna #FFD700). (6) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi pada Universitas baik program diploma, program S1 (Sarjana), program S2 (Magister), maupun program S3 (Doktor). (7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (flooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Jenjang Sarjana (Sl) berbentuk segi empat, Magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S3) berbentuk segi tiga panjang (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar. (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warnanya sarna dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna identitas Fakultas atau programnya. (9) Jas almamater Universitas berwarna hijau muda (kode warna #9ACD32), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas, dipakai ketika mengikuti upacara, dan kegiatan-kegiatan akademik khusus, seperti kegiatan praktikum, ujian komprehensif, ujian skripsi, dan lain-lain. (10) Busana warga kampus harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman kesopanan dan keindonesian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23