Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

(1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan. (2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan: a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. fotokopi akte kelahiran; c. fotokopi kartu tanda penduduk; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional INDONESIA/ kepolisian Republik INDONESIA; l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya. (3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. (5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. (6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol. (7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4. (8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak. (2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

(1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan. (2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan: a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. fotokopi akte kelahiran; c. fotokopi kartu tanda penduduk; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional INDONESIA/ kepolisian Republik INDONESIA; l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya. (3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. (5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. (6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol. (7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4. (8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak. (2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan. (2) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan. (4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan. (2) Rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. calon suami; b. calon istri; c. wali; d. dua orang saksi; dan e. ijab qabul.

(1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja. (2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

(1) Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan. (2) Dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4. (3) Akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

(1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan. (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan. (2) Rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. calon suami; b. calon istri; c. wali; d. dua orang saksi; dan e. ijab qabul.

(1) Akad dihadiri calon suami dan calon istri. (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau kepala kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri setempat. (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; d. berakal; dan e. adil.

(1) Akad dihadiri calon suami dan calon istri. (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau kepala kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri setempat. (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; d. berakal; dan e. adil.

(1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim. (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil. (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan: a. bapak kandung; b. kakek (bapak dari bapak); c. bapak dari kakek (buyut); d. saudara laki-laki sebapak seibu; e. saudara laki-laki sebapak; f. anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu; g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); j. anak paman sebapak seibu; k. anak paman sebapak; l. cucu paman sebapak seibu; m. cucu paman sebapak; n. paman bapak sebapak seibu; o. paman bapak sebapak; p. anak paman bapak sebapak seibu; q. anak paman bapak sebapak; r. saudara laki-laki kandung kakek; s. saudara laki-laki sebapak kakek; t. anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan u. anak saudara laki-laki sebapak kakek. (4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat. (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim. (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan. (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam. (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah. (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat. (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

(1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim. (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil. (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan: a. bapak kandung; b. kakek (bapak dari bapak); c. bapak dari kakek (buyut); d. saudara laki-laki sebapak seibu; e. saudara laki-laki sebapak; f. anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu; g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); j. anak paman sebapak seibu; k. anak paman sebapak; l. cucu paman sebapak seibu; m. cucu paman sebapak; n. paman bapak sebapak seibu; o. paman bapak sebapak; p. anak paman bapak sebapak seibu; q. anak paman bapak sebapak; r. saudara laki-laki kandung kakek; s. saudara laki-laki sebapak kakek; t. anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan u. anak saudara laki-laki sebapak kakek. (4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat. (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim. (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan. (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam. (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah. (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat. (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

(1) Akad dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil.

(1) Akad dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil.

(1) Ijab dalam akad dilakukan oleh wali. (2) Qabul dalam akad dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

(1) Ijab dalam akad dilakukan oleh wali. (2) Qabul dalam akad dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

(1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja. (2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

(1) Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan. (2) Dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4. (3) Akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

(1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan. (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

(1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. (2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan. (3) Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

(1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris. (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan. (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online. (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara offline.

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama. (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat dilakukan atas dasar: a. surat permohonan yang bersangkutan; b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan pengesahan perkawinan atau isbat pada KUA Kecamatan; dan c. surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat domisili pemohon. (3) Dalam hal pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat yang dilakukan di kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu.

(1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online. (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara offline.

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama. (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat dilakukan atas dasar: a. surat permohonan yang bersangkutan; b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan pengesahan perkawinan atau isbat pada KUA Kecamatan; dan c. surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat domisili pemohon. (3) Dalam hal pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat yang dilakukan di kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu.

(1) Perkawinan campuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan INDONESIA dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing: a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan; b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di INDONESIA, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan; c. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; d. melampirkan fotokopi akta kelahiran; e. melampirkan akta cerai; f. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin; g. melampirkan fotokopi paspor; h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah resmi.

(1) Perkawinan antarwarga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan. (2) Persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan; b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di INDONESIA, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan; c. izin poligami dari pengadilan agama di INDONESIA bagi warga negara asing yang akan berpoligami; d. melampirkan fotokopi akta kelahiran; e. melampirkan akta cerai; f. surat kematian bagi duda dan janda dari instansi yang berwenang negara calon pengantin; g. melampirkan fotokopi paspor; h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pengisian data pada Akta Perkawinan; dan i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi.

(1) Perkawinan campuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan INDONESIA dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing: a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan; b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di INDONESIA, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan; c. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; d. melampirkan fotokopi akta kelahiran; e. melampirkan akta cerai; f. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin; g. melampirkan fotokopi paspor; h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah resmi.

(1) Perkawinan antarwarga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan. (2) Persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan; b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di INDONESIA, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan; c. izin poligami dari pengadilan agama di INDONESIA bagi warga negara asing yang akan berpoligami; d. melampirkan fotokopi akta kelahiran; e. melampirkan akta cerai; f. surat kematian bagi duda dan janda dari instansi yang berwenang negara calon pengantin; g. melampirkan fotokopi paspor; h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pengisian data pada Akta Perkawinan; dan i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi.

(1) Pencatatan perkawinan antarwarga negara INDONESIA dan/atau antarwarga negara INDONESIA dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik INDONESIA. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu, setelah memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari lurah/kepala desa; b. fotokopi kartu tanda penduduk; c. fotokopi kartu keluarga; d. fotokopi akta kelahiran; e. rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan yang dilegalisasi oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah; dan f. pasfoto berlatar belakang warna biru ukuran 2x3 (dua kali tiga) sebanyak 3 (tiga) lembar.

(1) Perkawinan warga dan/atau antarwarga negara INDONESIA dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar negeri selain yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat. (2) Bukti perkawinan yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Warga negara INDONESIA dan/atau antarwarga negara INDONESIA dengan warga negara asing yang melangsungkan perkawinan di kantor perwakilan Republik INDONESIA atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti perkawinannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air. (2) Pendaftaran bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Pencatatan Perkawinan/sertifikat perkawinan yang telah dilegalisasi oleh kepala kantor perwakilan Republik INDONESIA.

Pendaftaran bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada register perkawinan luar negeri.

(1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa. (2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa. (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan.

(1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan kutipan akta rujuk kepada suami dan istri. (2) Suami dan istri menyerahkan kutipan akta rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Pencatatan Perkawinan.

(1) Formulir pencatatan perkawinan terdiri atas: a. pengantar perkawinan dari lurah/kepala desa; b. permohonan kehendak perkawinan; c. persetujuan kedua calon mempelai; d. surat izin orang tua; e. penolakan kehendak perkawinan rujuk; f. surat keterangan kematian; g. pemeriksaan perkawinan; h. pengumuman perkawinan; i. rekomendasi perkawinan; j. Akta Perkawinan; k. Buku Pencatatan Perkawinan; l. Kartu Perkawinan; m. duplikat Buku Pencatatan Perkawinan; n. pendaftaran bukti perkawinan luar negeri; o. Akta Rujuk; p. kutipan akta rujuk; dan q. pemberitahuan rujuk. (2) Formulir perkawinan yang meliputi Akta Perkawinan, Buku Pencatatan Perkawinan, Kartu Perkawinan, duplikat Buku Pencatatan Perkawinan, dan pemeriksaan perkawinan, disediakan oleh Direktorat Jenderal. (3) Surat pengantar perkawinan dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dikeluarkan oleh lurah/kepala desa. (4) Formulir perkawinan selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota. (5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

(1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

(1) Buku Pencatatan Perkawinan yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat. (2) Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. (3) Penerbitan duplikat Buku Pencatatan Perkawinan karena kerusakan didasarkan surat permohonan yang bersangkutan disertai penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan asli.

(1) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa perkawinan. (2) Dalam hal KUA Kecamatan sudah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online atau dapat memverifikasi data perkawinan secara offline, legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain dan/atau Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah. (3) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dan pejabat pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah. (4) Legalisasi surat status belum menikah/janda/duda untuk keperluan perkawinan dan atau keperluan lain di luar negeri, dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dan pejabat pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah. (5) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan pegawai pencatat perkawinan pada kantor perwakilan luar negeri dapat dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti perkawinan luar negeri.

(1) Dalam hal KUA Kecamatan mengalami kejadian luar biasa atau force majure yang menyebabkan Akta Perkawinan hilang atau rusak, legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan yang menerbitkan Buku Pencatatan Perkawinan. (2) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan melampirkan: a. Buku Pencatatan Perkawinan asli; b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa; dan c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa perkawinan dicatat pada KUA Kecamatan dimaksud.

(1) Kepala KUA Kecamatan membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Perkawinan apabila orang tersebut telah bercerai. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.

(1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan membuat catatan dalam Akta Perkawinan terdahulu bahwa suami telah menikah lagi. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan. (3) Dalam hal perkawinan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan yang melakukan pencatatan perkawinan wajib memberitahukan peristiwa perkawinan tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan tempat terjadinya perkawinan terdahulu.

(1) Kepala KUA Kecamatan melakukan penyimpanan dokumen pencatatan perkawinan dan rujuk. (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan elektronik. (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau gedung arsip khusus. (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan. (6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan perkawinan dan rujuk yang disebabkan oleh kejadian luar biasa atau force majeure, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.

(1) Supervisi layanan pencatatan perkawinan dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala. (2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun. (3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun. (4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan. (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan. (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/ kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peristiwa perkawinan, meliputi: 1. perkawinan di kantor dan luar kantor; 2. rujuk; 3. perkawinan campuran; 4. usia perkawinan; dan 5. pendidikan; b. formulir perkawinan; c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan d. bimbingan perkawinan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy disampaikan setiap bulan. (4) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mengurusi kepenghuluan setiap bulan. (5) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen perkawinan setiap bulan. (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua teknis administratif terkait pencatatan pernikahan yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA