Koreksi Pasal 2

(1) Menteri MENETAPKAN izin PIHK. (2) Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; b. memiliki izin usaha; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; f. memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata; g. memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas; h. memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit; i. menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun; j. telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang- kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan k. tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah. (3) Kementerian Agama melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).