Koreksi Pasal II
PERMEN Nomor 35-prt-m-2015 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Nomor 35-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 35/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGANPEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA RUAS-RUAS JALAN TOL YANG MENDAPAT DUKUNGAN PEMERINTAH
1. Mojokerto – Surabaya;
2. Bogor Ring Road;
3. Pejagan – Pemalang;
4. Semarang – Solo;
5. Kertosono – Mojokerto;
6. JORR Seksi W2 Utara;
7. Depok – Antasari;
8. Cinere – Cimanggis (Jagorawi);
9. Cibitung – Cilincing;
10. Gempol – Pasuruan;
11. Ciawi – Sukabumi;
12. Serpong – Cinere;
13. Kunciran – Serpong;
14. Cengkareng – BatuCeper – Kunciran;
15. Cimanggis – Cibitung;
16. Pemalang – Batang;
17. Batang – Semarang;
18. Pasuruan – Probolinggo;
19. Bekasi – Cawang – Kp. Melayu.
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M.BASUKIHADIMULJONO
Koreksi Anda