Peraturan Menteri Nomor 31-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 31-prt-m-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) Pusat JDIH PUPR bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH PUPR. (2) Pusat JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH PUPR; b. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui website JDIH PUPR yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional; c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH PUPR; d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknik dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH PUPR; e. pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis anggota JDIH PUPR; f. pusat rujukan anggota JDIH PUPR; g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH PUPR; h. pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; i. pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; j. penyampaian laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali; dan k. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH Nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

(1) Anggota JDIH PUPR bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh unit organisasinya. (2) Anggota JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasinya; b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH PUPR di lingkungannya; c. penyampaian laporan dan dokumen hukum yang dihasilkan unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; dan d. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH di unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR dibantu oleh tim teknis pengelola JDIH. (2) Pembentukan tim teknis pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 31-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16