Koreksi Pasal 4

(1) Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat , merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (2) Menteri, gubernur, atau bupati melakukan inventarisasi atas kekayaan negara berupa sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.