Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya. 2. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk Air laut yang berada di darat. 3. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. 4. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. 5. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 6. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum. 7. Pengelolaan Sumber Daya Airadalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air. 8. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha. 9. Penggunaan Sumber Daya Airadalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha 10. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha. 11. Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan bukan usaha. 12. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin. 13. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perAiran yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 14. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Airdalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi). 15. Pemberi Izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai. 16. Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin Pengusahaan Sumber Daya Airdan/atau izin penggunaan Sumber Daya Air. 17. Tim Verifikasi Perizinan adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dalam melakukan pemeriksaan permohonan izin, pemeriksaan Rekomendasi Teknis, dan kelayakan teknis pemberian izin. 18. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Airdi Wilayah Sungai. 19. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air. 22. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi. 23. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

(1) Pemenuhan keperluan Air dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kuota Air yang jumlahnya: a. melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan; atau b. lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari. (2) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air. (3) Sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia. (4) Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa: a. pemenuhan Air untuk pembangkit listrik tenaga minihidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk kepentingan perorangan atau kelompok masyarakat; b. pemanfaatan ruang Sumber Air untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah antara lain jembatan, bendungan, tanggul, dermaga, jaringan atau rentangan perpipaan, jaringan kabel listrik; c. pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah antara lain jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana Sumber Daya Air; d. budidaya perikanan yang menggunakan Air tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga di luar sistem irigasi yang sudah ada untuk memenuhi kepentingan sendiri; e. wisata atau olahraga Air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha antara lain perahu dan sepeda Air; f. pemanfaatan Sumber Daya Air untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan pendidikan; dan g. penggunaan Air untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.