Koreksi Pasal 4

(1) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Kegamaan dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama oleh instansi pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kampung. (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada matriks yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Matriks Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas cakupan wilayah, jenis dan jumlah kegiatan, penambahan tahun pelaksanaan, serta organisasi keagamaan sebagai pelaksana kegiatan.