Koreksi Pasal 9

(1) Pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. hukum; b. politik; c. ekonomi; dan d. sosial dan budaya. (2) Pengelompokan produk hukum bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem peradilan pidana anak, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, hak asasi manusia, perdagangan orang dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan hukum. (3) Pengelompokan produk hukum bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilihan umum, partai politik, pemilihan PRESIDEN, pemilihan gubernur dan bupati/walikota, keterwakilan perempuan di parlemen dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan politik. (4) Pengelompokan produk hukum bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbankan, perpajakan, tenaga kerja dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan ekonomi. (5) Pengelompokan produk hukum bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, sumber daya alam dan lingkungan, pariwisata, kebudayaan, HIV/AIDS, narkoba, konflik sosial, bencana alam, pornografi dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan sosial budaya.