Koreksi Pasal 23

(1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di daerahnya kepada Gubernur. (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun, atau apabila diperlukan.