Koreksi Pasal 21
PERMEN Nomor 8 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012 tentang PELIMPAHAN URUSAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2012 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
LAMPIRAN PERATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013
No.
Provinsi Jumlah (Rupiah)
1. Maluku
1.190.490.900
2. Kalimantan Timur
1.006.290.900
3. Nanggroe Aceh Darussalam
1.045.290.900
4. Lampung
882.090.900
5. Kalimantan Selatan
961.290.900
6. Kepulauan Riau
955.290.900
7. Bengkulu
940.290.900
8. Bali
976.290.900
9. Gorontalo
1.063.890.900 10 .
Jambi
931.290.900
11. Papua
1.252.890.900
12. Daerah Istimewa Yogyakarta
920.490.900
13. Sulawesi Tenggara
1.027.890.900
14. Nusa Tenggara Timur
1.078.290.900
15. Sulawesi Selatan
1.008.090.900
16. Sulawesi Barat
1.066.290.900
17. Sulawesi Utara
1.079.490.900
18. Papua Barat
1.400.490.900
19. Nusa Tenggara Barat
974.490.900
20. Sumatera Utara
1.006.890.900
21. Sumatera Barat
958.890.900
22. Kalimantan Tengah
960.690.900
23. Sumatera Selatan
920.490.900
24. Sulawesi Tengah
1.080.090.900
25. Bangka …
25. Bangka Belitung
913.290.900
26. Riau
962.490.900
27. Kalimantan Barat
949.290.900
28. Jawa Tengah
915.690.900
29. Jawa Timur
943.290.900
30. Maluku Utara
1.167.090.900
31. Jawa Barat
838.290.900
32. Banten
823.290.900
33. DKI Jakarta
799.290.900 JUMLAH
33.000.000.000
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Koreksi Anda