Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

PERMEN Nomor 11 Tahun 2017

BAB I

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bertujuan sebagai panduan bagi seluruh kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat setiap tahun anggaran. (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada: a. kegiatan utama dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan b. kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyusunan rencana kegiatan oleh kementerian/lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (4) Penyusunan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.

Pasal 4

(1) Penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu: a. peningkatan aktivitas fisik; b. peningkatan perilaku hidup sehat; c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; e. peningkatan kualitas lingkungan; dan f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 6

(1) Hasil penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan pemerintah daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 8

Dalam hal kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7: a. kementerian/lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya; dan b. pemerintah daerah menyusun dan MENETAPKAN kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 10

(1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaksanakan kementerian/lembaga teknis. (2) Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. (3) Gubernur melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya. (4) Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya.

Pasal 11

(1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelompok masyarakat madani, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan. (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. media cetak; b. media elektronik; atau c. cara lainnya.

Pasal 12

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat pusat. (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (3) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk: a. memastikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pasal 15

(1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan pemerintah daerah dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. (3) Dalam rangka pemantauan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kementerian/lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (4) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada gubernur; dan b. organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada bupati/wali kota.

Pasal 16

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan pemerintah daerah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. (3) Dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (4) Dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Bupati/wali kota melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota; b. Bupati/wali kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada gubernur; c. Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi; dan d. Gubernur melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (5) Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.

Pasal 17

(1) Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi dengan: a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Kementerian/Lembaga teknis; dan b. Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh pemerintah daerah. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada PRESIDEN setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Laporan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat paling kurang mencakup informasi mengenai: a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan; c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22