Koreksi Pasal 17

(1) Fasilitasi kepulangan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan: a. memastikan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang akan menjemput di Debarkasi atau rumah sakit memahami dan menerima data awal terkait permasalahannya dan pembiayaannya sampai ke Daerah Asal; b. melakukan verifikasi identitas petugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang melakukan penjemputan di Debarkasi atau rumah sakit dan berkoordinasi terkait tindak lanjut dan penanganannya; dan c. melakukan serah terima Pekerja Migran INDONESIA kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang dituangkan dalam berita acara serah terima. (2) Dalam pelaksanaan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2MI/BP2MI: a. memastikan kondisi Pekerja Migran INDONESIA layak untuk dipulangkan; b. memastikan terdapat kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang akan menjemput Pekerja Migran INDONESIA di Debarkasi; c. melakukan verifikasi identitas petugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang melakukan penjemputan di Debarkasi dan berkoordinasi terkait tindak lanjut dan penanganannya; d. melakukan serah terima Pekerja Migran INDONESIA kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan menginformasikan ke kelurahan/desa setempat; dan e. menginformasikan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA secara tertulis ke Pemerintah Desa. (3) Pelaksanaan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.