Koreksi Pasal 42

(1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan tahapan untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam naskah kerja sama. (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan posisi Pemerintah Republik INDONESIA dan mengutamakan kepentingan nasional. (3) Pembahasan substansi dan masalah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri bersama dengan Unit Pemrakarsa, unit organisasi yang membidangi hukum, dan unit organisasi terkait. (4) Selain melibatkan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan substansi dan masalah teknis juga melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait.