Koreksi Pasal 51

(1) Penyusunan rancangan keputusan Sanksi Administratif dilakukan dengan cara: a. menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penerapan Sanksi Administratif; dan b. melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang menyusun berita acara dan laporan hasil pengawasan. (2) Sanksi Administratif yang disusun memuat: a. nama dan jabatan yang berwenang MENETAPKAN keputusan Sanksi Administratif; b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; c. jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; d. bentuk Sanksi Administratif yang diterapkan; e. jangka waktu pemenuhan Sanksi Administratif; dan f. ketentuan lain yang perlu dicantumkan terkait dengan penerapan Sanksi Administratif. (3) Sanksi Administratif disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.