Koreksi Pasal 41

(1) Berdasarkan surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, perusahaan perikanan mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional; b. fotokopi NPWP perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi KTP/paspor penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi pengesahan badan hukum; f. surat pernyataan bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1) kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan 2) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Penilai Kelayakan Rencana Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (4) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui. (5) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (6) Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dalam rangka penerbitan SIUP. (3) Direktur … (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (9) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (10) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.