Koreksi Pasal 19

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas: a. melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b. menandatangani Surat Keputusan tentang lembur/honor/vakasi, Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); c. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya; d. menyetujui bukti pembelian atau pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja/surat perjanjian; dan e. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh KPA; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan j. melaksanakan pelimpahan wewenang dari KPA. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. MENETAPKAN besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menyusun dan menandatangani rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; k. menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun berikutnya; l. MENETAPKAN rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. m. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; n. menandatangani Kontrak; o. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; dan p. mengendalikan pelaksanaan Kontrak. (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab: a. segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas kegiatan yang dilaksanakannya; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan untuk setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KPA; dan c. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran setiap akhir bulan yang menjadi tanggung jawabnya. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkonsultasi dan melaporkan pengadaan barang/jasa secara berkala kepada KPA dan PA mengenai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil kegiatan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).