Koreksi Pasal 30

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan SIKPI yang tidak dikenakan PPP. (3) Perubahan SIKPI tidak dikenakan PPP, kecuali perubahan spesifikasi kapal. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, serta memerlukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan. (5) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi kapal pengangkut ikan yang mengalami perubahan spesifikasi kapal. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (7) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (11) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (12) Apabila permohonan perubahan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (13) Terhadap perubahan SIKPI yang dikarenakan perubahan spesifikasi kapal, maka PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (14) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.