Koreksi Pasal 11

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (7) PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.